BeritaPapua.co, Jayapura — “Kami datang dengan sebagian besar anggota DPRP lalu pihak eksekutif Provinsi Papua tidak menghargai kami, Hal ini kami sangat sangat kecewa, karena TAPD Provinsi Papua dan dinas terkait tidak hadir bersama dengan kami. Maka hari ini, kami DPR Papua memutuskan tidak melanjutkan kunjungan ke venue PON dan kami bubar, kami menunggu sampai waktu berikutnya.”
Demikian hal itu dikatakan Ketua DPRP, Johny Banua Rouw didampingi Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy dan sejumlah anggota Banggar DPR Papua di Stadion Lukas Enembe, Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (29/7).
Berdasarkan hasil temuan dari Pengawasan komisi sebagai Alat kelengkapan DPRP terhadap seluruh Infrastruktur PON XX Papua yang dibangun oleh Pemerintah di 4 Klaster, baik yang mengunakan anggaran APBN maupun APBD Provinsi Papua bahwa terlihat masih banyak hal yang belum terselesaikan oleh OPD terkait yang dipercayakan menangani pekerjaan tersebut.
Tim Banggar DPRP berharap dalam kunjungan melihat kondisi tersebut sesuai kesepakatan bersama namun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua tidak hadir dalam kunjungan itu.
Sehingga hal itu membuat pihak DPRP merasa tidak dihargai dan memutuskan untuk tidak melanjutkan dan menghentikan kunjungan tersebut.
“Sudah menjadi keputusan bersama dan ini merupakan bagian dari ketidak seriusan, Jika ada agenda lain yang lebih penting silahkan kalian jalan di sana. Saya pikir harusnya kita lihat mana yang jauh lebih penting,” tandas JBR.
Jhony Banua Rouw juga menyampaikan bahwa masih banyak ditemukan lokasi venue PON yang dipalang lantaran hak Ulayat belum dilunasi.
“Hari ini kami dengar juga masih banyak lokasi PON yang dipalang oleh masyarakat adat Seperti Stadion Lukas Enembe dan Venue dayung terkait ganti rugi hak ulayat. Nah, ini yang kita mau agar diselesaikan. DPRP khawatir eksekutif tidak mau selesaikan masalah tanah dengan masyarakat. Kalau toh menggunakan dana, harus dibicarakan bersama-sama dengan dewan,” ucapnya.
Dia juga mengingatkan bahwa setiap dana yang telah dikerjakan nantinya akan mendapatkan persetujuan dari DPRP.
“Silahkan kalau memang eksekutif merasa bisa kerjakan semua, kerjakan. Tetapi kami ingatkan bahwa tidak boleh menggunakan dana Rakyat Papua tanpa persetujuan DPR Papua. Karena DPR Papua merupakan perwakilan rakyat,” pungkasnya.
Soal nantinya jika eksekutif ada permintaan ijin prinsip untuk selesaikan pembangunan sarana penunjang venue PON XX JBR menegaskan, bahwa DPR Papua tidak gampang mengeluarkan ijin prinsip.
“Saya pikir tunda dulu, ijin prinsip nanti. Semua harus kita bicarakan dengan baik, jelas uang itu untuk kepentingan apa Jadi, untuk saat ini, DPR Papua tidak akan mengeluarkan ijin prinsip dengan kegiatan yang tidak jelas. Ini adalah uang rakyat, kita mau jelas uang ini untuk apa untuk penggunaannya, bermanfaat untuk rakyat atau tidak,” pungkasnya.
Ketua DPRP sampaikan, ini hasil rapat TAPD dan Banggar DPR Papua, bukan tiba saat tiba akal. DPR Papua kerja berdasarkan Jadwal yang telah disusun sesuai waktu, karena agenda kami untuk kepentingan Rakyat Papua banyak yang harus dilakukan.
Alasan ketidak hadiran TAPD Pemprov Papua dalam kunjungan venue di Stadion Lukas Enembe adalah bahwa diwaktu yang sama TAPD Pemprov Papua ada rapat ditempat yang lain.
(RT)
