BeritaPapua.co, Jayapura — Majelis Pertimbangan Gerakan Mahasiswa Papua Indonesia (Mapersi Gemapi) pertanyakan legalitas Juru bicara Gubernur Lukas Enembe.
Hal itu disampaikan Ketua Mapersi Gemapi, Habelino Sawaki usai gelaran Forum Group Discussion (FGD) mempersoalkan legalitas Muhammad Rifai Darus sebagai Juru Bicara Gubernur Papua di hotel Grand Abe, Kota Jayapura, Sabtu (3/7).
Ia mengatakan bahwa hari Senin 5 Juli 2021 akan melayangkan surat kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe mempertanyakan dasar hukum posisi Jubir.
“Pada hari Senin nanti itu, saya secara pribadi akan melayangkan surat formulir permohonan informasi publik yang saya tujukan kepada pak Gubernur dan Sekda untuk mempertanyakan atau dokumen yang kurang lebih terkait dengan dasar hukum atau cantolan hukum dari posisi dari juru bicara dalam sistem ketatadaerahan Papua,” tegasnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua, Jery Agus Yudianto mengatakan legalitas Jubir berdasarkan surat keputusan Gubernur.
“Berdasarkan SK Gubernur Papua nomor 821 tanggal 26 Maret tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur urusan Media sebagai Juru Bicara,” Ungkapnya
Jery juga menjelaskan rilis yang sering dikeluarkan oleh Jubir sudah memiliki keterkaitan antara Kominfo maupun Humas.
“Statmen-statmen bapak Gubernur dalam bentuk rilis yang disampaikan yang tentunya statmen itu bagian kami bertugas untuk saling menguatkan informasi,” terangnya
Ia menambahkan bahwa tujuan rilis jubir adalah memunculkan kepercayaan publik kepada pemerintah agar pembangunan tetap berjalan.
“Tujuannya dari semuanya ini adalah memunculkan kepercayaan publik kepada Pemerintah, kalau kepercayaan publik itu ada pada Pemerintah tentunya kinerja pembangunan akan stabil dan kita semua yang akan menikmati itu,” imbuh Jery.
(Naldo)
