BeritaPapua.co, Jayapura — Dewan Adat Suku Wilayah Tabi sangat tegas meminta agar pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) provinsi Papua harus perwakilan dari Pokja Adat.
Hal itu ditegaskan oleh Ketua Perkumpulan Dewan Adat Suku Wilayah Tabi, Daniel Toto di Jayapura, Kamis malam (9/11/23).
Dimana, saat ini anggota MRP setelah dilantik tengah menyiapkan semua perangkat termasuk badan formatur untuk mempersiapkan pemilihan ketua MRP.
Sehingga dia menjelaskan, MRP merupakan lembaga kultur yang kewenangannya berbicara soal adat, sehingga perwakilan Pokja Adatlah yang pantas menjadi pimpinan lembaga tersebut.
“Karena ini lembaga kultur, maka posisi pimpinan MRP adalah haknya lembaga kultur bukan agama dan bukan Perempuan,” ujarnya.
Sebab kata Daniel bahwa, di wilayah Adat Tabi perempuan tidak diperbolehkan masuk di Obhe.
“Bahkan duduk bersama Ondoafi di Obhe untuk bicara soal masa depan Kampung. dia tidak punya hak bersuara, dia akan di usir dari Obhe,” ungkapnya.
Ketua Dewan Adat Tabi itu juga meminta agar semua anggota MRP terpilih harus mematuhi aturan adat istiadat.
“Kalau tidak mematuhi itu, perempuan bisa bikin lembaga sendiri, lembaga setingkat MRP supaya disana dia berbicara. Begitu juga Agama buat lembaga sendiri, minta pemerintah berikan pengakuan dan silahkan jalan,” tegasnya.
Jadi kata dia, Pokja Agama dan Perempuan boleh menduduki jabatan di komisi tetapi kalau soal kepemimpinan itu kewenangannya ada di Pokja adat.
“Silahkan mereka berembuk untuk menunjuk siapa nanti yang bakal menjadi pimpinan di lembaga yang terhormat ini,” tandasnya.
Daniel juga menyampaikan, jika ada anggota MRP dari Pokja Agama dan Perempuan yang berambisi menjadi pimpinan, ia minta hal itu dihentikan.
“Menghormati kepada Pokja adat yang. Bukan berarti duduk disitu tunjuk ego disitu, tidak. Harus hadir mewakili rakyat,” tegasnya lagi.
Sebagai penanggung jawab masyarakat adat di wilayah Tabi, dirinya meminta agar anggota MRP berjiwa besar menerima permintaan Dewan Adat.
“Pakailah etika-etika penghormatan diterapkan di jabatan itu. Jangan egois harus tahu batas-batas, kalau saya perempuan batas saya dimana, kalau saya agama batas saya dimana
Dan Saya di lembaga kultur ini kewenangan saya dimana,” bebernya.
“Jadi etika itu mereka harus pakai karena menyandang nama yang mulia itu tandanya bahwa mereka orang-orang yang dihormati,” pungkasnya.
Diketahui, anggota MRP provinsi Papua terpilih periode 2023-2028 yang baru dilantik Wamendagri berjumlah 34 orang dari 42 orang direncanakan. Sedangkan 8 orang yang belum dilantik diantaranya, 7 dari Pokja Agama, 1 dari Pokja Perempuan.
(Renaldo Tulak)
