Berita Papua, Sentani — Ketua Forum Peduli Kemanusiaan (FPK) Kabupaten Jayapura, Manase Bernard Taime menyebutkan bahwa makam Dotheys Hiyo Eluay selama ini tidak pernah diperhatikan oleh seluruh masyarakat di Papua.
Makamnya dibiarkan begitu saja tanpa diurus, ada juga masyarakat yang duduk-duduk sambil minum minuman keras (miras) sehingga pinggiran makam terlihat banyak berhamburan botol minuman beralkohol berbagai jenis.
“Jadi, selama ini memang tidak diperhatikan. Hanya pihak keluarga yang mengurusnya,” ujar Manase di Sentani, Rabu (15/5/2024).
Dikatakannya, polemik soal makam Theys Eluay yang awalnya disampaikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pj Bupati Jayapura, bukan dalam konteks makam Theys Eluay dipindahkan.
“Setelah makam Theys Eluay dipindahkan akan dibangun green park di areal tersebut, rencana penataan ulang kembali,” jelasnya.
Menurutnya, rencana pemindahan makam sesungguhnya merupakan rencana pihak keluarga. Hal ini dikarenakan kondisi makam yang tidak terurus dengan baik, dan menurut pihak kelurga sendiri, semasa hidupnya Almarhum Theys Eluay pernah mengatakan, jika suatu saat dia (Theys Eluay) meninggal, maka jenazah nya dimakamkan disamping pendopo nya sendiri.
“Kita bicara otsus setinggi langit, tetapi makam yang tinggal diam dan membisu ini tidak pernah diperhatikan,” katanya.
Ketika ada kalimat “pemindahan makam Theys Eluay” lanjut Taime, kita semua angkat bicara, bahkan seperti cacing kepanasan dan menghujat serta membuli Pemerintah Daerah melalui media sosial. Setiap orang mengeluarkan opini dan pendapatnya masing – masing tanpa mempertimbangkan apa yang seharusnya dilakukan agar tempat atau makam dari Tokoh Papua ini bisa terlihat dengan baik dan menjadi satu peringatan bagi kita semua orang Papua.
“Jika makamnya berada di dekat pendopo nya sendiri, maka sudah pasti terawat dan tidak ada lagi orang yang datang untuk duduk-duduk sambil miras di makamnya,” ujar Taime.
Sebagai ketua FPK, Taime berharap agar semua pihak bisa menahan diri dan tidak mengeluarkan opini nya masing-masing.
“Pihak keluarga dalam hal ini akan melakukan rapat bersama dengan dewan presidium Papua, lembaga masyarakat adat, Majelis Rakyat Papua, dewan adat suku Sentani, pemerintah daerah kabupaten Jayapura, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, TNI, Polri serta seluruh kerabat dan keluarga besar untuk mencari dan mendapat masukan yang baik untuk kita semua,” pungkasnya.
(Ewax)
