Berita Papua, Jayapura — Dalam rangka memperingati 62 tahun integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1 Mei 1963, Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua sekaligus anggota Komisi IV DPRP yang membidangi infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Albert Merauje, menyerukan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Merauje menyampaikan ucapan syukur atas perjalanan panjang tanah Papua, mulai dari era penjelajahan bangsa Eropa hingga integrasi dengan Indonesia.
“Kita patut bersyukur karena melalui pendidikan dan pembangunan, banyak putra-putri Papua kini menjadi pemimpin di berbagai bidang,” ujarnya pada Kamis (1/5/2025).
Ia menyoroti kemajuan Papua sejak tahun 1963, seperti pendirian Universitas Cendrawasih yang menjadi cikal bakal pendidikan tinggi di Papua, serta perluasan wilayah administrasi dari 1 provinsi sampai sudah menjadi 6 provinsi.
“Ini bukti bahwa integrasi membuka peluang bagi anak Papua untuk berkembang,” tegasnya.
Namun, Merauje mengkritik lambatnya implementasi Undang-Undang Otsus di Papua.
“Negara sudah memberi mandat melalui Otsus, tetapi di lapangan masih banyak ketimpangan, terutama di kesehatan dan pendidikan,” jelasnya.
Ia mencontohkan masalah akses kesehatan yang belum merata, termasuk mahalnya biaya pengobatan meski Papua memiliki dana Otsus.
“BPJS kerap tak terjangkau masyarakat pedalaman. Ini bisa memicu kekecewaan,” tambahnya.
Di sektor pendidikan, ia menyebut ribuan mahasiswa Papua di dalam dan luar negeri terancam putus studi akibat tunggakan biaya.
“Jika dibiarkan, ini berpotensi memicu disintegrasi, padahal Otsus seharusnya menjadi solusi,” ungkapnya.
Merauje juga mengingatkan pemerintah pusat untuk memperhatikan dinamika pascapemekaran daerah otonomi baru (DOB) dan pengelolaan sumber daya alam.
“Pembagian keadilan, seperti bagi hasil Freeport, harus transparan agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah,” tegasnya.
Ia mendorong para pemimpin Papua, mulai dari gubernur, Walikota, Bupati hingga anggota DPR, untuk mengawal penggunaan dana Otsus secara baik.
“Kita harus pastikan dana ini benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat, bukan hanya dinikmati segelintir elite,” serunya.
Merauje menekankan pentingnya memaknai Hari Integrasi sebagai momentum untuk memperkuat persatuan.
“Kita sudah 62 tahun bersama NKRI. Mari jaga harmoni ini dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, agar tidak ada lagi ruang untuk disintegrasi. Mari kita lihat Papua dengan hati supaya proses integrasi ini terus berjalan dalam bingkai NKRI. Jangan sampai integrasi terjadi disintegrasi,” pungkasnya.
(Renaldo Tulak)
