Berita Papua, Jayapura — Pemerintah Provinsi Papua memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.
3 fokus utama yang ditekankan adalah stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, dan kelancaran distribusi di tengah tantangan geografis wilayah kepulauan.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Christian L. Sohilait, mewakili Gubernur Papua dalam rapat koordinasi bertema Tantangan dan Strategi Pengendalian Inflasi di Provinsi Papua, yang digelar di Ruang Rapat Gubernur, Gedung Negara Dok V, Kota Jayapura, Senin (14/9/2026). Rapat tersebut dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama para pemangku kepentingan terkait.
Menurut Christian, ada tiga hal yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah: menjaga agar harga bahan pokok tidak naik, memastikan ketersediaan stok, serta mengantisipasi gangguan pasokan akibat faktor cuaca.
“Yang menjadi perhatian kita ada tiga hal utama, yaitu bagaimana menjaga harga bahan pokok agar tidak naik, kemudian memastikan ketersediaannya tetap ada, serta mengantisipasi gangguan pasokan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa persoalan pasokan harus diantisipasi sejak dini, bukan menunggu terjadinya kelangkaan atau lonjakan harga. Christian juga mengingatkan bahwa dampak inflasi tak melulu soal ekonomi.
“Pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Kenaikan harga bahan pokok yang tidak terkendali dapat meningkatkan beban masyarakat dan berpotensi menimbulkan persoalan sosial lainnya,” ujarnya.
Kondisi Papua yang luas dan terdiri atas banyak wilayah kepulauan disebut menjadi tantangan utama, ditambah tingginya biaya distribusi dan logistik, keterbatasan infrastruktur dasar, akses pasar yang masih terbatas, serta ketergantungan pada komoditas dari luar daerah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Papua mengoptimalkan strategi 4K:
• Ketersediaan pasokan — mendorong produksi pangan lokal, penguatan cadangan pangan, dan optimalisasi lahan produktif
• Kelancaran distribusi — memperkuat konektivitas laut, udara, dan darat, termasuk pengembangan Mini Distribution Center (MDC) dan kios penyeimbang harga
• Keterjangkauan harga — operasi pasar bersama, subsidi transportasi untuk daerah terpencil, dan pemanfaatan dana insentif daerah
• Komunikasi efektif — diseminasi informasi harga, edukasi masyarakat, dan koordinasi lintas pemangku kepentingan
Pemprov juga mengembangkan Program Akselerasi Capaian Efisiensi Tata Kelola Ikan Papua (PACE TKI Papua), yang mencakup pemetaan kelompok nelayan Orang Asli Papua (OAP), modernisasi alat tangkap dengan GPS dan Fish Finder, integrasi rantai pasok, hingga monitoring dan evaluasi.
Data yang dipaparkan menunjukkan produksi ikan di PPI Hamadi dan Fandoy pada 2025 naik 78,05 persen secara tahunan menjadi 56.970 ton, dari sebelumnya 31.996 ton.
Dari sisi harga, periode Desember 2023–Desember 2024 mencatat penurunan harga cabai merah sekitar 29,63 persen, daging ayam kampung 18,46 persen, dan ikan bandeng sekitar 10,10 persen.
Pemprov Papua juga menerima penghargaan TPID Awards dari Bank Indonesia sebagai salah satu provinsi berkinerja terbaik pada 2025.
Christian mengapresiasi sinergi lintas pihak mulai dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, Bank Indonesia, Bulog, TPID se-Sulampua, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat dalam upaya pengendalian inflasi selama ini.
Menjelang Nataru, ia berharap seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan mengambil langkah antisipatif.
“Mari kita jaga inflasi 3,5 persen ini agar Papua tetap menjadi provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia,” pungkasnya.
(Renaldo Tulak)
