Papua

MPR Papua Tetapkan 2 Kriteria Orang Asli Papua, Tolak Jalur Pengakuan Adat

0
×

MPR Papua Tetapkan 2 Kriteria Orang Asli Papua, Tolak Jalur Pengakuan Adat

Sebarkan artikel ini
Tampak Ketua MRP Papua, Nerlince Wamuar saat mengetik palu tanda rapat pleno perumusan definisi Orang Asli Papua secara resmi ditutup.

Berita Papua, Jayapura — Majelis Rakyat Papua (MPR) menggelar rapat pleno untuk merumuskan definisi Orang Asli Papua (OAP) di ruang rapat pleno lantai XII Kantor MRP di Jayapura, Jumat (20/11/2016). Hasilnya, MPR Papua hanya menerima 2 kriteria genealogis dan menolak jalur pengakuan atau pengangkatan adat sebagai dasar penetapan OAP.

Pleno tersebut dihadiri 22 anggota MRP dari total 42 anggota MRP, Tokoh Agama, Tokoh, Pemuda, Tokoh Perempuan dan Tokoh Masyarakat.

Ketua MPR Papua, Nerlince Wamuar, usai rapat pleno menyampaikan bahwa rumusan ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) yang melibatkan Dewan Adat, tokoh perempuan, ikatan perempuan, tokoh pemuda, ketua-ketua sinode gereja dari semua denominasi di Tanah Papua, serta masyarakat umum.

“Dari hasil rapat dengan pendapat itu, dihimpun dan dirumuskan oleh akademisi dari beberapa profesor, beberapa doktor, dan juga tenaga ahli dari Majelis Rakyat Papua lewat beberapa proses sampai hari ini kami Majelis Rakyat Papua membuat dalam beberapa gabungan dan sekaligus kami memplenokan hasil RDP,” ujar Nerlince kepada sejumlah wartawan diruang kerjanya.

Nerlince menjelaskan, definisi Orang Asli Papua yang disepakati adalah pertama, genealogis dari kedua orang tua yang keduanya Orang Asli Papua.

“Jadi mama dan bapa dua-duanya Orang Asli Papua, anaknya Orang Asli Papua,” katanya.

Kedua, genealogis dari perkawinan campur, di mana salah satu orang tua adalah Orang Asli Papua.

“Mama orang Papua, bapa orang non-Papua atau bapa orang Papua, mama non-Papua, itu anaknya Orang Asli Papua,” jelasnya.

Namun, MPR Papua secara tegas menolak kriteria ketiga yang sempat menjadi pembahasan, yaitu jalur pengakuan atau pengangkatan adat. Menurut Nerlince, jalur ini sudah ada dalam undang-undang, tetapi pihaknya menolak karena berpotensi disalahgunakan.

“Untuk yang ketiga ini, tadi kita di dalam gabungan kita juga sudah menolak jalur pengakuan atau pengangkatan adat. Beberapa waktu kan telah terjadi, misalnya di Papua Barat, ada orang bukan Papua tetapi diangkat begitu. Dan kita juga di sini beberapa waktu yang lalu pernah juga diakui oleh satu suku dan itu menjadi dasar untuk menyatakan diri menjadi calon wakil gubernur di Tanah Papua,” ungkap Nerlince.

Ia menambahkan, masyarakat yang hadir dalam pleno juga menolak dengan tegas jalur tersebut.

“Mereka tadi juga menolak dengan tegas. Untuk diketahui oleh masyarakat bahwa kami juga Majelis Rakyat Papua tidak menyetujui yang nomor tiga, yaitu kalau di dalam undang-undang atau yang diangkat atau diakui begitu, kami juga menolak,” tegasnya.

Nerlince menegaskan, pihaknya tidak menginginkan adanya orang yang diakui atau diangkat oleh adat untuk kepentingan tertentu.

“Jadi kita semua rakyat Papua menolak. Kita tidak mau itu. Orang yang diakui atau orang yang diangkat diakui oleh adat untuk mungkin dalam situasi ada kepentingan-kepentingan, kita masyarakat Papua menolak begitu,” ujarnya.

Dengan demikian, MPR Papua memastikan hanya ada dua definisi Orang Asli Papua yang berlaku, yaitu kedua orang tua Papua atau salah satu orang tua Papua.

“Jadi kita cuma dua saja definisi Orang Asli Papua, yaitu mama dan bapa orang Papua, anak orang Papua, atau salah satu orang tua orang Papua, anaknya orang Papua. 2 itu saja,” pungkas Nerlince.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam memberikan saran dan pemikiran untuk merumuskan definisi Orang Asli Papua.

(Renaldo Tulak)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *