BeritaPapua.co, Jayapura — Pemerintah Provinsi di desak untuk segera mencari solusi menyelesaikan tunggakan biaya studi dan biaya living cost untuk Juli – Desember 2023 bagi anak-anak mahasiswa penerima beasiswa unggul Papua. Pasalnya mahasiswa terancam dideportasi atau dipulangkan, karena belum ada kejelasan pembayaran biaya studi oleh pemerintah.
Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Pansus Beasiswa DPR Papua bersama dengan Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa yang berlangsung di Hotel Mercure, Kota Jayapura, Rabu, 22 November 2023.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Beasiswa DPR Papua, Fauzun Nihayah, didampingi Wakil Ketua Pansus Jhon NR Gobai, Anggota Pansus, Nathan Pahabol, Jimmy Biniluk, Yosias Busup, Herlin Beatrix Monim, Yonas Alfons Nussi dan Deki Nawipa serta Sekretaris DPR Papua, Dr Juliana J Waromi.
Ketua Pansus Beasiswa DPR Papua, Fauzun Nihayah mengakui rapat ini yang digelar lantaran Forum Orang Tua Mahasiswa menyurati Ketua DPR Papua terkait dengan kekurangan pembayaran pada Juli hingga Desember 2023.
“Jadi intinya masih banyak masalah terkait pembiayaan dari Juli sampai Desember 2023, belum ada kepastian sampai sekarang,” katanya.
Soal keluhan deadline waktu yang diberikan kampus kepada para mahasiswa itu untuk segera membayar, Fauzun mengatakan, mestinya hal itu harus menjadi perhatian bersama, sehingga Pemprov Papua dapat memperhatikan masalah ini
“Ini harus segera dicarikan solusi. Sebab, mahasiswa sudah diberikan peringatan dari kampus dan tempat tinggal atau kost mereka. Bahkan, ada terpaksa ada mahasiswa yang bekerja sampai jam 12 malam, siangnya baru kuliah untuk menutupi biaya hidup mereka,”ujarnya
Fauzun mengaku Pansus Beasiswa DPR Papua akan segera mengundang Pj Gubernur dan BPSDM serta pihak pihak terkait dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi mahasiswa penerima Beasiswa Papua Unggul tersebut.
Ketua Forum Orang Tua Mahasiswa, Jhon Reba mengungkapkan untuk masalah mahasiswa ini pihaknya mendapatkan keluhan langsung dari mahasiswa yang kuliah di luar negeri, terutama belum dibayarnya beasiswa pada Juli – Desember 2023.
“Pemerintah harus segera menyelesaikan biaya kuliah terutama periode Juli – Desember 2023. Karena, hari ini mereka kuliah, tapi kuliah dengan menunggak,terutama mahasiswa di luar negeri. Itu ada 500 mahasiswa dari Provinsi Papua yang kuliah di luar negeri itu mereka kuliah dengan hutang, sehingga pemerintah harus segera bayar, karena jika tidak konsekuensi menunggu mereka,” katanya.
Menurutnya, konsekuensi dari belum membayar itu,mahasiswa bisa saja masih tidak bisa ikut ujian semester, bahkan bisa saja dideportasi pulang ke Indonesia. Sebab, semester fuol tidak dibayarkan,
“Jadi, ancaman sudah menunggu mereka. Begitu pula anak anak kita yang kuliah di dalam negeri, itu biaya kuliah mereka untuk semester ini tidak dibayarkan, maka mereka ada yang sudah terancam tidak bisa mengikuti ujian semester, bahkan ada yang sudah di DO oleh kampus mereka,” ujarnya
Selain itu juga kata Jhon Reba, jaminan pembiayaan untuk tahun 2024 harus diberikan kepada 16 mahasiswa untuk melanjutkan studi di awal tahun 2024, tetapi juga semua mahasiswa yang kulia di luar negeri finansial garansi dari pemerintah masing-masing provinsi harus segera dikeluarkan.Kerena finansial garansi yang mereka pegang akan berakhir di 31 Desember 2023.
“Saya berpesan Pemerintah harus serius mengurus Pendidikan dari anak-anak kita, karena kalau sampai pendidikan ini tidak diurus dengan baik. Maka ini akan menjadi preseden buruk kepercayaan dari masyarakat terhadap implementasi Otsus Papua, karena program ini bisa jalan karena ada Otsus. Jika program ini gagal, itu bisa memberikan indikasi bahwa Otsus di Papua gagal,” tegas reba
(Redaksi)
