Berita Papua, Sentani — Dewan Adat Suku (DAS) Sentani telah melaksanakan pertemuan serta dialog dengan Anggota DPRK dan DPRP Jalur Pengangkatan atau Kelompok Khusus (Poksus) bersama seluruh tokoh masyarakat adat dari sembilan dewan adat suku di Kabupaten Jayapura. Pertemuan dan dialog tersebut berlangsung di pendopo adat Kampung Bambar, Distrik Waibhu, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu ( 18/3/2026).
Ketua Asosiasi DAS Kabupaten Jayapura, Origenes Kaway menjelaskan tujuan dilaksanakannya pertemuan serta dialog bersama antara tokoh masyarakat adat dengan perwakilan masyarakat adat yang ada di legislatif khususnya fraksi Otsus di Provinsi Papua dan Kelompok Khusus di Kabupaten Jayapura selain menyerap aspirasi masyarakat adat, tetapi juga ada ruang dialog yang tidak terbatas dikedua belah pihak.
“Atas nama lembaga kami menyurati mereka ( fraksi otsus dan poksus) terkait pertemuan ini,” ujar Origenes usai pertemuan tersebut di Kampung Bambar.
Perwakilan Fraksi Otsus DPR Papua hadir, kata Origenes, yang disayangkan adalah Poksus DPRK Jayapura, dari delapan kursi perwakilan hanya satu saja yang hadir dalam hal ini Ketua Fraksi Poksus, sementara Wakil Ketua III dan sebagian anggotanya tidak hadir dengan alasan libur kerja.
Menurut Kaway, justru hari libur adalah waktu yang dapat digunakan dengan baik untuk berkumpul dan berdialog dengan tokoh masyarakat adat karena waktu setelah libur tentunya semua pasti aktif dengan kegiatan masing-masing. Meski demikian sudah ada satu perwakilan yang hadir.
“Setiap orang memiliki gaya dan karakter yang berbeda-beda, tetapi penting diingat bahwa kursi yang diduduki saat ini adalah rekomendasi dari para tokoh masyarakat adat,” tegasnya.
Lebih lanjut Kaway menjelaskan bahwa PP ertemuan sekaligus dialog terbuka ini telah menghasilkan sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada para perwakilan jalur khusus baik itu Provinsi maupun Kabupaten. Tetapi juga ada banyak masukan dari masyarakat adat terhadap kinerja dan program pembangunan yang nanti dilaksanakan bersama Pemerintah Daerah. Rekomendasi atau aspirasi yang disampaikan itu meliputi penanganan sampah di Danau Sentani, yang berikut adalah Pembangunan rumah atau pendopo adat bagi tokoh masyarakat adat, dan perubahan Pemerintahan Kepala Kampung diberikan kewenangan langsung kepada Ondofolo atau Ondoafi di Kampung tersebut, hal ini tentunya sejalan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) yang sementara berjalan.
“Harapan kami ada pertemuan berikut dan rutin dilaksanakan bersama para perwakilan masyarakat adat di pemerintahan dengan seluruh tokoh masyarakat adat di daerah ini, sehingga kolaborasi, kebijakan, terkait pembangunan daerah, apabila disini (kabupaten) tidak berjalan atau terkendala, maka di sana (provinsi) bisa berjalan. Dan pertemuan berikut pasti akan lebih besar lagi,” ungkapnya.
Perwakilan Fraksi Otsus DPR Papua, Erick Ohee mengapresiasi pertemuan yang diinisiasi oleh DAS Sentani yang mana dalam pertemuan ini ada banyak masukan serta sejumlah aspirasi masyarakat adat yang nantinya didorong melalui program kerja Pemerintah Daerah.
Erik juga bilang kalau dirinya bersama rekan lainnya adalah perpanjangan tangan dari masyarakat adat, sehingga perlu ada pertemuan dan dialog seperti ini. Termasuk berkolaborasi dengan perwakilan masyarakat adat (Poksus) di Kabupaten Jayapura, dan harus sering dilakukan.
” Kami (fraksi otsus) sudah mengusulkan satu regulasi perdasus yang mengatur peruntukan anggaran otsus bagi masyarakat adat, selain itu juga satu perdasus yang mengatur tentang musrembang otsus,” jelasnya.
Cecilia Mehue anggota fraksi Otsus lainnya menjelaskan bahwa pertemuan seperti ini harus lebih sering dilakukan sehingga ada konektivitas dan koordinasi secara langsung dengan masyarakat adat, ada keluhan, aspirasi dan kritikan serta masukan bisa di sampaikan dan diteruskan kepada Pemerintah Daerah.
“Dalam pertemuan kali ini ada masukan dari masyarakat adat soal pemetaan wilayah dan batas -batas tanah, hal ini sementara kami dorong kepada bapemperda untuk dijadikan perdasus pemetaan wilayah adat di papua,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Ketua Fraksi Poksus DPRK Jayapura Yakob Wasanggai menyampaikan apresiasi atas pertemuan yang diinisiasi oleh DAS Sentani, meskipun tanpa 7 anggota lainnya.
Dikatakan, sejumlah rekomendasi atau aspirasi masyarakat adat yang sudah disampaikan oleh para pemimpin masyarakat adat saat ini tentunya akan dibahas secara detail bersama seluruh anggota fraksi poksus dan kemudian didorong menjadi program kerja Pemerintah Daerah.
“Secara khusus pemanfaatan dan penggunaan anggaran otsus. Selama ini banyak terjadi penyimpangan, bahkan tidak terealisasi dengan baik sehingga perlu di evaluasi dan diaudit bila perlu, sehinga kedepan dana otsus ini benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat asli papua, khusus di kabupaten jayapura,” ujarnya.
(Engel Wally)
