Berita Papua, Sentani — Pemerintah Kabupaten Jayapura menggencarkan upaya pencegahan dan penanggulangan malaria melalui _Training of Trainer_ (TOT) dengan metode _Participatary Learning Action_ (PLA). Kegiatan ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga TNI-Polri untuk menjadi fasilitator di kampung masing-masing.
Wakil Bupati Jayapura Haris Richard S. Yocku menyatakan malaria merupakan salah satu penyakit pembunuh di Tanah Papua yang perlu ditangani serius melalui edukasi dan keterlibatan lintas sektor.
“Hari ini saya mewakili Bapak Bupati untuk mendampingi Dinas Kesehatan dalam program TOT dengan PLA. Ini baik sekali,” ujar Haris, Senin (18/5/2026).
Ia menegaskan, malaria bukan hanya masalah Kabupaten Jayapura, tetapi hampir seluruh wilayah Papua. Karena itu, Pemkab Jayapura bersama Dinas Kesehatan, WHO, dan mitra terus berupaya mencegah percepatan laju penyebaran penyakit tersebut.
“Saya berharap lewat kegiatan hari ini bisa melahirkan fasilitator-fasilitator yang baik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kesadaran untuk menjaga lingkungan tetap bersih sangat penting agar laju perkembangan jentik malaria bisa dihentikan,” katanya.
Haris mengingatkan, selain HIV/AIDS dan penyakit jantung, malaria juga termasuk penyakit fatal yang mematikan bagi orang Papua.
“Malaria juga salah satu penyakit pembunuh orang Papua di tanah Papua. Jadi bukan hanya HIV-AIDS atau jantung koroner, malaria juga fatal,” tegasnya.
Lebih Lanjut, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Lilian Suebu, menjelaskan pelatihan TOT PLA bertujuan menyiapkan fasilitator dari berbagai elemen masyarakat yang akan menjadi “tokoh kunci” di kampung masing-masing.
“Peserta berasal dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, OPD non-kesehatan, TNI, dan Polri. Mereka dilatih agar bisa memfasilitasi kegiatan penanggulangan malaria di masyarakat,” ujar Lilian, Senin 18/5/2026.
Selama ini pelayanan malaria hanya dijalankan kader dan petugas puskesmas. Dengan adanya tokoh kunci di tiap kampung, program diharapkan berjalan lebih masif dan meminimalkan penolakan di lapangan.
“Kader jalan sendiri pasti ada penolakan. Oleh sebab itu kami undang kepala kampung, OPD terkait, TNI, Polri, agar kita bekerja bersama lintas sektor untuk memerangi malaria di Kabupaten Jayapura,” katanya.
Kabupaten Jayapura mendapat target dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan 1 juta pemeriksaan malaria mulai 2025 hingga 2030. Program ini dijalankan secara masif dengan strategi “TOKEN” – Temukan, Obati, Kendalikan.
“Temukan kasus sebanyak mungkin, lakukan pemeriksaan, langsung obati, dan kendalikan vektor serta lingkungan,” jelas Lilian.
Hingga April 2026, Dinas Kesehatan telah melakukan 130 ribu pemeriksaan. Pada 2025, capaian pemeriksaan mencapai 520 ribu atau 50% dari target, dengan 71 ribu kasus malaria positif ditemukan.
Lilian optimis target 1 juta pemeriksaan dapat tercapai akhir 2026. “Tahun lalu kami sudah 520 ribu pemeriksaan. Tahun ini saya optimis akan lebih tinggi karena seluruh lintas sektor terlibat,” ujarnya.
Wilayah dengan kasus tertinggi berada di Sentani Kota, Waibu, Sentani Timur, Harapan, dan Komba. Kabupaten Jayapura menyumbang 10% kasus malaria secara nasional dan berada di urutan kedua setelah Mimika untuk kasus tertinggi di Papua.
Untuk logistik, Lilian memastikan obat dan pemeriksaan malaria saat ini masih aman. Dinas juga didukung mitra Perdaki untuk RDT dan obat, namun terus berkoordinasi dengan Kementerian agar pasokan tidak terputus.
Saat ini terdapat sekitar 300 kader malaria di Kabupaten Jayapura yang dibiayai mitra dan APBD melalui dana Otsus. Pemerintah berharap keterlibatan tokoh masyarakat dan kegiatan lingkungan seperti “Jumat Bersih” dapat memperkuat upaya pengendalian vektor malaria.
(Yan Mofu)
