Berita Papua, Sentani — Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Hiskia Jokhu, setuju jika dana Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini dipakai untuk infrastruktur dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Orang Asli Papua (OAP).
Alasannya, dana infrastruktur yang bersumber dari Otsus sangat rawan dikorupsi dan menjadi ladang perampokan di Tanah Papua.
“Dana infrastruktur yang berasal dari dana Otsus ini adalah ladang perampokan. Saya ingin adik-adik wartawan tulis begitu,” tegas Hengky saat konferensi pers di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (23/9/2026) siang.
Pernyataan ini merespons usulan Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Yanni, yang mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar dana Otsus disalurkan langsung ke OAP pada Minggu (20/9/2026) lalu.
Hengky mempertanyakan kapasitas Yanni dalam menyampaikan usulan tersebut. Menurutnya, Komite Eksekutif beranggotakan 9 orang yang mewakili provinsi-provinsi di Tanah Papua, dan ada Perpres yang mengelaborasi kerja komite dengan Badan Pengarah Percepatan Otsus Papua (BP3OKP).
“Apakah kedua lembaga ini sudah sama-sama setuju dana Otsus dialokasikan dalam bentuk BLT? Itu yang paling penting kita ketahui dulu,” ujarnya.
Hengky menilai dana Otsus yang kini sebesar 2,25 persen dari DAU Nasional sangat besar dan pengelolaannya di Otsus Jilid II melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 sudah lebih terarah. Namun masalah utamanya adalah akuntabilitas.
“Kalau dialokasikan semua lewat BLT, saya tidak melihat ini akan menyelesaikan krisis di Papua. Jumlah OAP sekitar 2,4 juta jiwa, yang butuh bantuan sekitar 20 persen. Kalau semua Otsus dialihkan ke BLT, itu terlalu kecil dan keliru,” katanya.
Namun, ia sepakat jika yang dialihkan adalah porsi infrastruktur.
“Saya ulangi, dana Otsus yang digunakan untuk infrastruktur itu sangat rawan korupsi. Kalau maksud Ibu Yanni itu alokasi infrastruktur dialihkan ke BLT, saya sangat setuju sekali,” ujarnya.
Ia mencontohkan salah satu proyek jalan di kabupaten di Papua tahun 2022 dengan pagu Rp 11,95 miliar dan HPS Rp 10,989 miliar yang ditender dengan kode 17.29.648 pada 22 September 2022. Proses tender, pekerjaan, hingga pembayaran kontraktor tidak jelas, padahal menggunakan dana Otsus.
“Seluruh Papua rawan korupsi untuk dana infrastruktur Otsus. Yang benar itu dana infrastruktur harus diaudit menyeluruh, baru dipotong untuk BLT. Tanpa akuntabilitas, semua omong kosong,” tegasnya.
Menurut Hengky, selama 24 tahun Otsus berjalan kacau balau karena orientasinya uang dan menjadi lahan korupsi terbesar. Wajar jika banyak rakyat Papua menyebut Otsus gagal.
“Padahal dana besar. Seharusnya untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, malah dialihkan ke infrastruktur. Dan itu ladang perampokan,” pungkasnya.
(Yan Mofu)
