Pemerintahan

Mutasi Jabatan Semaunya, Pj Bupati Apolos Bagau Tak Hiraukan Teguran Mendagri, Komisi ASN dan Pj Gubernur

0
×

Mutasi Jabatan Semaunya, Pj Bupati Apolos Bagau Tak Hiraukan Teguran Mendagri, Komisi ASN dan Pj Gubernur

Sebarkan artikel ini
IMG 20230520 WA0113
Anggota DPR Papua Daerah Pemilihan Meepago, Thomas Sondegau (bat)

BeritaPapua.co, Jayapura — Dinilai melakukan mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan yang tidak sesuai mekanisme, Pj Bupati Intan Jaya, Apolos Bagau tak menghiraukan surat teguran Menteri Dalam Negeri, Komisi ASN dan Pj Gubernur Papua Tengah.

Pasalnya, Bupati Apolos Bagau melakukan mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan kabupaten Intan Jaya, provinsi Papua Tengah dianggap menyalahi aturan dan mekanisme.

Padahal, surat dari Mendagri, Komisi ASN maupun Pj Gubernur Papua Tengah sudah dikeluarkan namun seperti tak dihiraukan.

Menyikapi soal tersebut, anggota DPR Papua Daerah Pemilihan Meepago, Thomas Sondegau yang juga putra asli asal Intan Jaya kembali menyampaikan tanggapannya

Dalam keterangan pers, Thomas Sondegau menyebut, seharusnya Pj Gubernur dan Sekda Provinsi Papua Tengah mengambil langkah kongrit untuk mengevaluasi Pj Bupati Intan Jaya, Apolos Bagau yang hingga saat ini tidak mengindahkan bahkan seolah tak peduli dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh Mendagri serta Komisi Aparatur Sipil Negara, bahkan surat evaluasi yang dikeluarkan oleh Pj Gubernur Papua Tengah sendiri pun tidak dihiraukan.

“Hal ini mengisyaratkan lemahnya system kontrol yang dilakukan oleh Pj Gubernur dan Sekda Papua Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah, terhadap bawahannya langsung yakni Pj Bupati Intan Jaya Apolos Bagau,” ujarnya.

Thomas juga membeberkan sejumlah 3 surat yang dikeluarkan namun tak digubris oleh Pj Bupati Intan Jaya itu.

“Sebagaimana telah di ketahui sebelumnya Pj Gubernur Papua Tengah mengeluarkan surat Evaluasi pada tanggal 20 maret 2023 dengan nomor : 8001.3.3/305/ PPT, tiga hari berikutnya yakni pada tanggal 23 Maret 2023 Mentri dalam Negeri juga mengeluarkan surat teguran dengan Nomor : 100.2.2.6.1759/Otda, selain itu pada tanggal 27 maret 2023 Komisi Aparatur Sipil Negara juga melayangkan Surat dengan Nomor : B-1180/JP.01/03/2023, yang pada prinsipnya dari ketiga surat tersebut yakni menginstruksikan agar Pj Bupati Intan Jaya mengevaluasi dan membatalkan SK 821.3-23 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 2023, namun hingga saat ini tidak juga dilakukan,” ungkapnya.

Thomas menegaskan, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah maka Penjabat Gubernur dan Sekertaris Daerah Provinsi Papua Tengah seharusnya tidak masa bodoh dengan apa yang telah dilakukan oleh Apolos Bagau.

“Terlebih Sekda Papua tengah merupakan utusan dari Kementrian Dalam Negeri yang sangat memahami system pemerintahan maka seharusnya Sekda berlaku netral serta menegakan system dan memberikan contoh yang benar,” imbuhnya.

Ditegaskan pula Jika Penjabat Gubernur dan Sekda Papua tengah ikut berdiam diri maka patut dicurigai mereka telah didikte oleh pihak lain sehingga tidak dapat berbuat banyak sebagaimana kapasitas diemban sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Sehingga untuk menghindari berbagai tanggapan miring, Sondegau mengharapkan, Pj Gubernur dan Sekda Provinsi Papua Tengah harus bertindak cepat dengan landasan regulasi yang berlaku, sehingga kedepannya ada pemahaman yang mendasar bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga bagi masyarakat setempat, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir, terkait hak dan kewajiban dari seorang Penjabat Bupati.

Tindakan yang dilakukan oleh Pj Gubernur dan Sekda Provinsi Papua Tengah juga mengacu pada hasil Evaluasi kinerja Pj Bupati Intan Jaya sejak dilantik hingga saat ini, karena jika mengacu pada kinerja maka sangat jelas Penjabat Bupati Intan Jaya Apolos Bagau telah bertindak diluar kewenangannya dan tidak memiliki dasar hukum.

(Renaldo Tulak)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *