Berita Papua, Jayapura — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua.
Persetujuan ini diberikan setelah 8 fraksi dan kelompok khusus menyatakan persetujuannya dalam rapat paripurna DPR Papua pada Rabu, 14 Agustus 2024.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menyampaikan apresiasi terkait penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang baru saja selesai dilaksanakan.
Limbong menegaskan fokus pemerintah dalam mengoptimalkan anggaran untuk program-program prioritas.
“Kita tidak ada penambahan anggaran, tapi kita mengoptimalkan dan juga akan berusaha menggali sumber-sumber pajak atau retribusi yang resmi. Semuanya kita gunakan dan manfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Limbong.
Mengingat saat ini sudah memasuki bulan Agustus, Limbong menjelaskan bahwa pihaknya sedang merencanakan program-program yang dapat dilaksanakan hingga Desember mendatang. Salah satu prioritas yang disoroti adalah penanganan over capacity Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
“Kita prioritaskan juga bagaimana kehidupan mereka (PNS), sambil nanti kita lakukan resonisasi ke Daerah Otonomi Baru (DOB) atau ke kantor-kantor vertikal,” imbuhnya.
Penjabat Gubernur juga menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran yang efisien dan efektif mengingat kondisi ekonomi.
“Kita harus bijak dalam mengalokasikan sumber daya yang ada untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” tuturnya.
Limbong berharap dengan optimalisasi APBD Perubahan ini, pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Papua, sekaligus mengatasi tantangan internal seperti manajemen kepegawaian.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat Papua,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Papua, Jhony Banua Rouw, menjelaskan bahwa perubahan APBD ini difokuskan pada optimalisasi anggaran untuk program-program prioritas.
“Kita minta untuk mengoptimalkan anggaran pada hal-hal mendasar yang menjadi program prioritas, termasuk agenda nasional seperti PON, Peparnas, dan Pemilukada,” ujar Rouw.
Beberapa poin penting dalam perubahan APBD 2024 yang disahkan antara lain:
1. Jaminan pembiayaan untuk agenda nasional seperti PON, Peparnas, dan Pemilukada.
2. Alokasi dana untuk pemberdayaan ekonomi orang asli Papua.
3. Jaminan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk seluruh PNS di lingkungan Provinsi Papua.
4. Penambahan anggaran untuk pelayanan kesehatan, termasuk RSUD Jayapura (24 miliar), Rumah Sakit Abepura (21 miliar), dan Rumah Sakit Jiwa (18 miliar).
Rouw menekankan pentingnya optimalisasi penyerapan anggaran, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan fisik.
“Kami minta agar penyerapannya lebih dioptimalkan, terutama pekerjaan fisik yang masih banyak tetapi penyerapannya masih rendah,” tegasnya.
Jhony Banua Rouw menyampaikan, Penjabat Gubernur Papua juga telah berkomitmen untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran hingga Desember mendatang, mengingat sistem penganggaran yang berlaku, di mana dana Otonomi Khusus (Otsus) yang tidak terserap akan mempengaruhi alokasi dana untuk tahun berikutnya.
“Kami berharap penyerapan anggaran ini betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat Papua,” pungkasnya.
(Renaldo Tulak)
