Pemerintahan

KPK Apresiasi Langkah Cepat Gubernur Papua dalam Penguatan Komitmen Antikorupsi

0
×

KPK Apresiasi Langkah Cepat Gubernur Papua dalam Penguatan Komitmen Antikorupsi

Sebarkan artikel ini
Tampak foto bersama Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bupati dan Walikota se-Papua yang digelar di Kantor Gubernur Papua, Jayapura. (Ist)

Berita Papua, Jayapura — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto menyoroti pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal ini disampaikannya saat memberikan materi secara daring dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bupati dan Walikota se-Papua yang digelar di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Kamis (30/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Setyo Budiyanto memberikan apresiasi atas langkah cepat yang diambil oleh Gubernur Papua yang baru dilantik dengan menyelenggarakan Rakerda untuk memperkuat komitmen antikorupsi di wilayah Papua.

“Kami mengapresiasi langkah cepat Gubernur Papua yang segera menyelenggarakan Rakerda ini sebagai komitmen awal memperkuat upaya pencegahan korupsi,” ujar Setyo Budiyanto.

Ketua KPK menegaskan bahwa pencegahan tindak pidana korupsi harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurutnya, upaya pencegahan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penindakan setelah terjadi kasus korupsi.

Rakerda yang dihadiri oleh para Bupati dan Walikota se-Papua ini dinilai menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah Papua.

Kehadiran Ketua KPK dalam Rakerda ini juga menandakan komitmen lembaga antirasuah untuk terus mendampingi dan mendukung pemerintah daerah di Papua dalam upaya pencegahan korupsi. KPK siap memberikan bimbingan teknis dan pendampingan dalam implementasi sistem pencegahan korupsi di tingkat kabupaten dan kota.

Rakerda ini merupakan rangkaian kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Gubernur yang baru dilantik. Sebelumnya, Papua juga tercatat sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.

(Redaksi)