Berita Papua, Jayapura — 6 perwakilan tokoh adat dari seluruh wilayah di Tanah Papua menggelar pertemuan secara serentak di 2 titik berbeda pada Rabu (18/2/2026).
Pertemuan secara terpisah tersebut berlangsung di Balai Kampung Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, dan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Pertemuan yang dipimpin oleh Kepala Suku Besar Mamta Tabi, Herman Yoku, dan Kepala Suku Besar Papua Tengah, Musa Kobogau, ini menjadi konsolidasi awal sebelum para tokoh adat berencana menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.
Dipilihnya 2 lokasi pertemuan yang berlangsung bersamaan mencerminkan luasnya cakupan konsolidasi yang sedang dibangun. Keerom mewakili Papua, Nabire mewakili Papua Tengah namun keduanya bergerak dengan satu agenda yang sama, mendesak agar pelantikan Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua segera dilakukan hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten kota.
Agenda pertemuan berpusat pada persiapan kunjungan kepada Presiden Prabowo guna menyampaikan aspirasi yang selama ini belum mendapat jawaban konkret dari pemerintah pusat.
Herman Yoku dan Musa Kobogau mengingatkan kembali bahwa pada 8 Oktober 2025, Presiden Prabowo telah resmi melantik Ketua dan Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di tingkat pusat, bertempat di Istana Negara, Jakarta.
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2025, Velix Vernando Wanggai ditunjuk sebagai Ketua, didampingi 9 anggota. Komite ini diamanatkan untuk mengawal delapan agenda besar dalam kerangka Asta Cita Kontekstual Papua mencakup pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, pemerintahan, serta aspek sosial budaya, sekaligus berfungsi sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Papua.
Namun lebih dari 4 bulan berlalu, struktur serupa di tingkat daerah tak kunjung terbentuk. Kekosongan inilah yang kini menjadi titik nyala pergerakan para tokoh adat Papua.
Herman Yoku dan Musa Kobogau menyuarakan posisi tegas Dewan Adat 6 provinsi Papua.
“Kini kami dari Dewan Adat 6 provinsi di Papua menginginkan supaya pelantikan juga dilakukan pada tingkat daerah. Keberadaan Komite Eksekutif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sangat penting untuk memastikan bahwa program pembangunan dapat menyentuh masyarakat secara langsung sesuai dengan kebutuhan lokal,” ujar keduanya.
Mereka juga menegaskan bahwa proses pelantikan di tingkat daerah kelak harus memperhatikan unsur kearifan lokal dan membuka ruang nyata bagi peran serta masyarakat adat dalam pengelolaan pembangunan bukan sekadar mereplikasi struktur birokrasi dari pusat tanpa mempertimbangkan konteks dan kekhasan masing-masing wilayah adat.
Para tokoh adat ini berharap kunjungan ke Presiden Prabowo kelak menjadi momentum bersejarah yang memperkuat sinergi tiga pilar pembangunan Papua: pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat demi mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan di seluruh penjuru Tanah Papua.
Mereka juga mengajak seluruh insan pers untuk meliput perjuangan ini secara objektif dan komprehensif, agar suara masyarakat adat Papua benar-benar tersampaikan kepada khalayak luas dan tak tenggelam dalam hiruk-pikuk agenda nasional.
(Yan Mofu)
