Berita Papua, Sentani — Program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digemborkan sebagai solusi peningkatan gizi anak sekolah, ternyata belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Ironisnya, dua sekolah yang secara geografis berada di pusat pemerintahan Kabupaten Jayapura, justru terabaikan hingga awal Maret 2026.
Temuan mengejutkan ini diungkapkan oleh Komisi C DPRK Jayapura saat melakukan monitoring evaluasi (monev) di lapangan pada Selasa (10/3/2026). 2 institusi pendidikan yang belum menerima program tersebut adalah SMP Satu Atap Kanda dan SD YPK Kanda, yang berlokasi di Distrik Waibu.
“Kami sangat prihatin. Jarak sekolah ini tidak jauh dari pusat kota maupun pusat pemerintahan kabupaten. Sangat ironis ada titik buta di wilayah yang seharusnya menjadi barometer,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRK Jayapura, Bob Banundi, kepada awak media.
Komisi C menduga kuat adanya kelalaian atau pembiaran dari pihak pengelola MBG yang bertugas di wilayah Distrik Waibu. Pasalnya, berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak sekolah, data dan berkas persyaratan untuk mengikuti program MBG telah berulang kali diajukan, namun tak kunjung membuahkan hasil.
“Sekolah sudah berkali-kali dimintai data. Artinya, mereka terdaftar dan memenuhi syarat, tapi sampai sekarang tidak ada realisasi. Ini pertanyaan besar bagi kami, siapa yang bertanggung jawab dan mengapa terjadi kemacetan di level distribusi?” tegas Banundi.
Kondisi ini dinilai sebagai sebuah paradoks. Di satu sisi, akses menuju kedua sekolah tergolong mudah dan strategis, namun di sisi lain mereka luput dari program prioritas yang sudah berjalan sejak tahun 2025.
Temuan memprihatinkan tidak berhenti di Distrik Waibu. Dalam monev yang sama, Komisi C DPRK Jayapura juga menemukan fakta serupa di jantung pemerintahan. SMA Kristen Koinonia yang berlokasi di Distrik Sentani, Ibu Kota Kabupaten Jayapura, hingga hari ini juga belum merasakan manfaat program Makan Bergizi Gratis.
“Sangat disayangkan. Sekolah yang dekat dengan pusat kota dan perkantoran saja tidak mendapatkan MBG, bagaimana nasib sekolah-sekolah yang berada di pelosok dan sulit dijangkau?” tambah Banundi dengan nada kecewa.
Menanggapi temuan ini, Komisi C DPRK Jayapura mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura untuk segera turun tangan. Legislator meminta agar eksekutif tidak hanya diam dan menyerahkan sepenuhnya kepada pengelola pusat, tetapi harus aktif melakukan verifikasi dan evaluasi.
“Kami minta Pemkab serius dan segera turun langsung ke sekolah-sekolah. Cek dan ricek, pihak mana yang sebenarnya bertanggung jawab di lokasi-lokasi ini. Jangan sampai program sebaik ini terhambat hanya karena masalah koordinasi atau ketidakpedulian oknum pelaksana di lapangan,” tutup Bob Banundi.
DPRK Jayapura berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga seluruh sekolah di Kabupaten Jayapura, tanpa terkecuali, mendapatkan hak yang sama atas program Makan Bergizi Gratis.
(Victor Done)
