Berita Papua, Jayapura — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Merah Putih (BMP) Republik Indonesia, Albert Ali Kabiay, menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang digelar Pemuda Adat Tabi, BMP, dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 3 Agustus 2026 merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang sah dan telah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan pers pada Selasa malam, 4 Agustus 2026, di Jayapura, menanggapi polemik yang muncul pascaaksi tersebut.
Ali Kabiay menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan pihaknya bersama Pemuda Adat Tabi berlandaskan pada Pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Sehingga sudah jelas bahwa aksi kita yang kita lakukan tanggal 3 Agustus merupakan murni aksi yang kami lakukan berdasarkan amanat undang-undang untuk menyampaikan pendapat kami di muka umum,” ujar Ali Kabiay.
Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada jajaran Kepolisian Resor (Polres) setempat sebelum aksi digelar, sebagai bagian dari mekanisme resmi penyampaian pendapat di muka umum.
Dalam keterangannya, Ali Kabiay menyebut bahwa Pemuda Adat Tabi turut menyuarakan keresahan atas pembunuhan 3 warga sipil yang diduga dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Kabupaten Yahukimo.
“Pemuda adat Tabi juga menyampaikan keresahan mereka terhadap pembunuhan 3 warga sipil yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka di Yahukimo,” katanya.
Ia menyebut kelompok tersebut sebagai kelompok separatis bersenjata yang menggunakan senjata api dan kekerasan terhadap warga sipil, dan mendesak agar pelaku segera diusut tuntas.
Ia juga mengklaim kekerasan serupa oleh kelompok bersenjata tersebut turut terjadi di wilayah lain di Papua, tanpa merinci lokasi atau jumlah korban lebih lanjut.
Ali Kabiay membantah anggapan bahwa pertemuan sejumlah kelompok massa termasuk Pemuda Adat Tabi dan KNPB di titik kumpul kawasan lingkaran Abepura merupakan skenario yang disengaja untuk memicu bentrokan antarkelompok.
“Aksi kemarin itu yang ada di lingkaran, yang ada Pemuda Adat Tabi maupun ada kelompok KNPB, itu sama sekali bukan settingan. Tidak ada settingan untuk mengadu domba,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa lokasi tersebut lazim digunakan berbagai organisasi sebagai titik kumpul aksi, sementara BMP sendiri turut melakukan aksi dengan format long march dan konvoi secara mobile pada waktu bersamaan.
Ali Kabiay turut mengimbau para aktivis, termasuk aktivis hak asasi manusia, untuk bersikap netral dan menyampaikan pandangan secara sejuk terkait aksi yang telah berlangsung.
Ia juga menegaskan tidak ada simbol-simbol yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibawa dalam aksi tersebut.
“Mari kita menyampaikan pendapat di muka umum yang santun. Tidak mengganggu kenyamanan, kemudian tidak membawa simbol-simbol perlawanan terhadap negara,” pungkasnya.
(Renaldo Tulak)
