Berita Papua, Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu, termasuk proyek Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall).
Dukungan tersebut mencakup 33 bidang utama: tata ruang, perizinan, dan pengadaan tanah.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam acara Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang digelar di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (4/5/2026).
“Ada 3 hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN. Pertama, sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legal,” ujar Ossy dalam sambutannya.
Ia menjelaskan bahwa saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tengah dalam proses revisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir. Penyesuaian juga akan dilakukan pada tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk yang telah disusun.
Dukungan kedua, kata Ossy, adalah percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Kementerian ATR/BPN siap membantu proses tersebut, terutama jika proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, khususnya apabila proyek ini ditetapkan sebagai PSN. Hal ini dilakukan tetap dengan memperhatikan pembagian kewenangan antarkementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” tuturnya.
Dukungan ketiga menyangkut pengadaan tanah. Wakil Menteri Ossy menegaskan kesiapan jajarannya untuk memberikan dukungan penuh guna kelancaran pembangunan infrastruktur tersebut.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa efektivitas dukungan ini membutuhkan penguatan lintas sektor.
“Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program ini.
“Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” ujar AHY.
Acara tersebut dihadiri sejumlah menteri, kepala lembaga, wakil menteri, serta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah. Turut mendampingi Wamen ATR dalam acara itu, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana. (SG/CK)
(Renaldo Tulak)
