BeritaPapua.co, Sentani — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Jayapura nyatakan butuh dana 5 Milyar untuk mensukseskan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Jayapura II, tahun 2022 pada bulan Juni mendatang.
Nominal dana yang dibutuhkan tersebut mencuat saat persentasi kesiapan KONI Kabupaten Jayapura menjelang Porkab Jayapura II di hadapan Pemerintah Daerah (Pemda) yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Selasa (25/01/2022).
Wakil Ketua KONI Kabupaten Jayapura, Kornelis Yanuaring usai persentasi kepada wartawan menjelaskan, saat ini sudah tersedia dana hibah dari pemerintah kepada KONI sebesar 5 Milyar, tetapi setelah di kalkulasikan dengan semua kebutuhan Porkab II maka sebenarnya jumlah tersebut masih kurang.
Dirinya menjelaskan, dana hibah 5 Milyar tersebut di bagi, 3 Milyar itu dana rutin KONI Kabupaten Jayapura. Yanga mana dana 3 M itu di pakai untuk operasional, honorarium dan bantuan bagi Cabor-Cabor di Kabupaten Jayapura selama setahun.
Artinya, jika 3 M dipakai sebagai dana rutin KONI maka yang tersisa adalah sebesar 2 Milyar. 2 Milyar tersebut yang kemudian akan di pakai membiayai pelaksanaan Porkab II, namun sekali lagi bahwa dan 2 M tidak cukup untuk membiayai keseluruhan kebutuhan pelaksanaan Porkab II.
“Contohnya begini, kalau satu Panitia Pelaksana (Panpel) dari Cabor dia selenggarakan pertandingn habiskan uang 200 juta, kalau itu 16 Cabor dikali 16 Cabor itukan dapat 3,2 Milyar⅚. Belum lagi kontingen dari distrik, jika satu distrik 100 juta dikali 19 distrik maka dapat, 1,9 M. Jadi kalau dijumlahkan maka idealnya Porkab II butuh dana diatas 5 M,” sebutnya.
Menurutnya, perihal mengenai kebutuhan pembiayaan Porkab II yang disebutkan sudah disampaikan oleh pihaknya kepada pemerintah. Selanjutnya, akan didiskusikan ditingkat pemerintah daerah guna menghasilkan solusi.
Sedangkan untuk kesiapan lainnya, mantan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura ini dengan nada mantap menyatakan, semua telah disediakan. Hanya di bagian pembiayaan yang perlu mendapat perhatian dari para pihak, terutama pemerintah daerah.
(YFT)
