Papua Pegunungan

Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Papua Pegunungan Tolak Program Makanan Bergizi Gratis

0
×

Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Papua Pegunungan Tolak Program Makanan Bergizi Gratis

Sebarkan artikel ini
Tampak PJ Gubernur Papua Pegunungan, Velix Wanggai menerima aspirasi pelajar dan mahasiswa yang menolak program Makanan Bergizi Gratis di Wamena.

Berita Papua, Wamena — Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Provinsi Papua Pegunungan menyatakan penolakan tegas terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden, Gibran, pada 100 hari kerja pertama mereka. Program ini bertujuan memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar 71 triliun rupiah.

Menurut Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Papua Pegunungan, program ini tidak berguna bagi siswa dan siswi di seluruh Indonesia, khususnya di enam provinsi Papua, jika hanya memberikan makanan bergizi gratis dengan anggaran sebesar itu. Mereka menegaskan bahwa yang lebih dibutuhkan adalah fasilitas sekolah yang lengkap, penambahan guru-guru di setiap sekolah, dan pendidikan gratis.

“Yang kami butuhkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 28 C adalah setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak. Namun kenyataannya, kami pelajar dan mahasiswa Provinsi Papua Pegunungan tidak pernah mendapatkan pendidikan yang layak. Fasilitas sekolah kurang lengkap, guru-guru tidak lengkap, dan biaya sekolah mahal,” ujar perwakilan Aliansi.

Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Papua Pegunungan dengan tegas menyatakan sikap bahwa:

1. Menolak tegas program Prabowo Memberikan Makanan Bergizi Gratis.

2. Menolak tegas penempatan TNI Polri di setiap sekolah.

3. Jika ada siswa yang meninggal dunia akibat makanan bergizi gratis di setiap jenjang pendidikan dari TK PAUD sampai dengan perguruan tinggi, maka guru dari sekolah tersebut yang akan bertanggung jawab atas nyawanya.

Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Papua Pegunungan juga menuntut:

1. Pendidikan gratis di seluruh tanah Papua dari TK PAUD sampai dengan perguruan tinggi.

2. Penambahan fasilitas sekolah yang tidak lengkap.

3. Penambahan guru-guru yang tidak lengkap di setiap sekolah.

Mereka berharap bahwa tuntutan ini dapat segera dipenuhi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Papua Pegunungan dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi generasi muda di wilayah tersebut.

(Tinus Yigibalom)