Berita Papua, Jayapura — Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menegaskan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan negara tidak hanya menyangkut aspek kedaulatan dan keamanan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan saat rapat bersama kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Provinsi Papua, Rabu (4/2/2026).
Pertemuan strategis yang berlangsung di Lantai 9 gedung tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifky Zamy Karsayuda, didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan PJ Sekda Papua Christian Sohilait. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 yang fokus pada pengelolaan perbatasan wilayah negara.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua dan seluruh masyarakat Papua, saya menyampaikan selamat datang kepada Ketua dan seluruh anggota Panja Komisi II DPR RI beserta rombongan di Bumi Cenderawasih,” ujar Rumaropen dalam sambutannya.
Wakil Gubernur menekankan posisi Papua yang sangat strategis sebagai wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Sebab menurutnya, pengelolaan kawasan ini memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar menjaga kedaulatan negara.
“Pengelolaan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan dan keamanan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, serta penguatan identitas nasional,” tegas Rumaropen.
Ia mengakui bahwa tantangan pengelolaan perbatasan di Papua sangat kompleks. “Kondisi geografis yang luas, keterbatasan infrastruktur, serta dinamika sosial masyarakat perbatasan menuntut kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam paparannya, Rumaropen menguraikan komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara yang maju, aman, dan sejahtera. Komitmen ini diwujudkan melalui 4 pilar utama pembangunan:
Papua Sehat — Menghadirkan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas hingga ke pelosok wilayah perbatasan, memastikan masyarakat perbatasan mendapat akses kesehatan setara dengan wilayah lain.
Papua Cerdas — Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan agar generasi muda di kawasan perbatasan memiliki daya saing dan kapasitas yang kuat untuk masa depan.
Papua Produktif — Membuka ruang ekonomi melalui pengelolaan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan serta peningkatan konektivitas wilayah perbatasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Papua Aman — Menjaga stabilitas keamanan di kawasan perbatasan sebagai prioritas utama pembangunan, menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan investasi.
Pemerintah Provinsi Papua juga menyatakan kesiapan penuh untuk berkolaborasi dengan DPR RI dan instansi terkait.
“Kami siap memberikan dukungan penuh berupa data, informasi, serta kerja sama yang diperlukan demi terwujudnya pengelolaan perbatasan yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” kata Rumaropen.
Wakil Gubernur juga berharap kunjungan kerja ini menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan.
“Semoga kunjungan kerja ini berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata, serta menjadi bagian dari upaya bersama membangun Papua sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju dan harmonis,” pungkasnya.
(Renaldo Tulak)
