Berita Papua, Jayapura — Pemerintah Provinsi Papua bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan membahas rencana pengembangan Pelabuhan Korido di Kabupaten Supiori sebagai salah satu simpul konektivitas maritim menuju kawasan Pasifik.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam audiensi antara Pemerintah Provinsi Papua dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Korido yang menyampaikan proses pengusulan penyusunan Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar pengembangan pelabuhan dalam jangka pendek.
Kepala Kantor UPP Kelas III Korido, Willem Thobias Fofid, mengatakan Pelabuhan Korido saat ini berstatus sebagai pelabuhan pengumpan regional yang telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur Papua.
“Dalam audiensi ini kami menyampaikan proses pengajuan usulan penyusunan DED atau Detail Engineering Design untuk pengembangan jangka pendek Pelabuhan Korido,” kata Willem di Jayapura, Senin (16/3/2026).
Ia menjelaskan, rencana pengembangan pelabuhan tersebut meliputi perpanjangan dermaga, pembangunan area walkway, serta pengembangan berbagai fasilitas darat.
“Pengembangan meliputi perpanjangan dermaga dan area walkway, kemudian pembangunan fasilitas darat seperti area komersial, kantin, serta tangga pelabuhan,” ujarnya.
Menurutnya, rencana ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Perhubungan untuk memperkuat jaringan pelabuhan di Papua agar dapat menjadi simpul pelayanan kapal sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.
“Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur Papua yang telah mendukung pengembangan Pelabuhan Korido. Harapannya penyusunan DED bisa segera selesai sehingga pengembangan pelabuhan dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Papua, Mathius Wally, menyatakan rencana pengembangan tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan konektivitas yang dicanangkan Gubernur Papua.
Meski demikian, ia mengakui kondisi fiskal pemerintah daerah saat ini cukup terbatas sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah dan kementerian teknis.
“Kondisi fiskal pemerintah provinsi saat ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Karena itu dibutuhkan kreativitas dari SKPD teknis serta dukungan kementerian untuk berkolaborasi mewujudkan pembangunan ini,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan penyusunan DED pengembangan Pelabuhan Korido dapat rampung paling lambat pada Juli 2026, sehingga pembangunan fisik pelabuhan dapat dimulai pada tahun berikutnya.
Selain Pelabuhan Korido, pemerintah juga melihat potensi pengembangan sejumlah pelabuhan strategis di Papua mengingat posisinya yang berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik dan negara-negara di kawasan tersebut.
“Papua memiliki banyak pelabuhan strategis karena berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik dan negara-negara Pasifik seperti Palau dan wilayah lainnya,” kata Wally.
Ia menambahkan, salah satu pelabuhan yang juga diproyeksikan untuk dikembangkan adalah Pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura yang dinilai memiliki posisi strategis untuk mendukung konektivitas Indonesia dengan kawasan Pasifik.
Pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan aset daerah di sekitar pelabuhan untuk kegiatan usaha jasa kepelabuhanan, termasuk pengoperasian pelabuhan melalui perusahaan daerah.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong investasi sekaligus meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan di Papua.
(Renaldo Tulak)
