Berita Papua, Sentani — Wakil Ketua Dewan Adat Suku Sentani, Ramses Wally, mengkritik keras efektivitas Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang telah berjalan selama 26 tahun dengan anggaran lebih dari Rp100 triliun. Menurutnya, empat program utama Otsus bagi Orang Asli Papua (OAP) belum dirasakan manfaatnya secara nyata.
“Mulai 2001 sampai 2026, uang yang sudah dikucurkan kurang lebih Rp100 triliun. Yang menjadi pertanyaan sekarang, dengan Otsus berjalan itu, orang Papua tidak merdeka di dalam undang-undang Otsus ini,” tegas Ramses di Sentani, Jumat (17/4/2026).
Pernyataan itu disampaikan Ramses yang juga mantan Ketua Komisi A DPR Papua dan mantan Ketua PKPI tersebut sebagai respons atas pernyataan anggota DPD RI Paul Vincent Mayor yang sebelumnya menyerukan evaluasi Otsus.
Ramses menilai pernyataan Paul Mayor merupakan fakta yang harus didukung seluruh wakil rakyat asal Papua di Senayan.
“Itu suara hati nurani orang asli Papua yang selama ini merasakan Otsus diberlakukan di tanah Papua,” ujarnya.
Ramses mengingatkan bahwa Undang-Undang Otsus hanya mengamanatkan 4 program bagi OAP, yakni pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi, dan infrastruktur. Namun realisasi di lapangan dinilai jauh dari harapan.
Infrastruktur: Negara belum hadir bagi OAP di lembah, gunung, dan pulau terpencil. Rumah sehat, WC layak, internet, dan listrik seperti di kota belum dinikmati warga kampung. “Ini semuanya tidak terjadi kepada masyarakat asli Papua yang tinggal di kampung-kampung itu,” katanya.
Ekonomi: “Hari ini ekonomi masyarakat tidak pernah berkembang. Malah semakin hari semakin terkikis. Banyak penduduk asli Papua tidak pernah meningkatkan ekonominya. Hari ini cari uang untuk makan hari ini dan besok cari lagi,” ungkapnya.
Kesehatan: Ramses menyebut warga justru takut ke rumah sakit. “Mereka tahu kalau datang ke rumah sakit pasti meninggal. Akhirnya mereka sakit di rumah dan tinggal dalam penderitaan. Kesehatan juga tidak menjadi yang terbaik bagi OAP.”
Pendidikan: Sarjana OAP banyak menganggur. Beasiswa Otsus disebut tidak untuk rakyat kecil. “Banyak anak-anak pejabat yang dikirim ke luar negeri. Bahkan banyak yang putus sekolah. Ini semua adalah sistem lingkaran setan yang melilit orang Papua.”
Ramses mendukung penuh evaluasi total terhadap Otsus, termasuk membongkar sistem dan anggaran yang terbentuk selama ini. Sorotan tajam diarahkan ke mekanisme rekrutmen anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPRK melalui panitia seleksi.
“Untuk anggota DPRK juga dipilih pansel. Ini sama saja kita pilih kucing dalam karung oleh kepentingan orang-orang tertentu. Itu bukan mewakili aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Ia mendesak agar MRP dan DPRK ke depan dipilih langsung oleh rakyat, bukan melalui panitia seleksi. Pembatasan umur anggota MRP juga ditolaknya. “Ini lembaga kultural, tidak perlu membatasi umur. Yang tua pun harus duduk di sana, karena dia mau memberikan pertimbangan-pertimbangan yang akurat.”
Ramses mengingatkan bahwa Otsus lahir dari proses tawar-menawar: rakyat Papua meminta merdeka, negara memberikan UU Otsus dan dana.
Ia mengutip pernyataan Presiden BJ Habibie: “Apa saja yang kamu minta dalam negara ini, negara siap memberikan, tetapi jangan kamu minta merdeka.”
Karena itu, tolok ukur keberhasilan Otsus hanya 1, yakni apakah rakyat sudah merasakan ke-4 pilar tersebut. “Kalau rakyat menjawab saya tidak merasakan, berarti ini semua kita tanyakan pada siapa? Apakah kita harus bertanya kepada rumput yang bergoyang?”
Jika 4 program itu tidak dirasakan, kata Ramses, wajar masyarakat berkata “lebih baik kita merdeka saja”. Padahal yang seharusnya terdengar: “Terima kasih Otsus, kami sudah merdeka di dalam Otsus melalui 4 program ini.”
“Sekali lagi, Otsus perlu evaluasi total. Kehadiran Otsus harus mampu memerdekakan orang asli Papua di dalam Otsus,” pungkasnya.
(Yan Mofu)
