Berita Papua, Jayapura — Pemerintah Provinsi Papua untuk pertama kalinya dalam sejarah menjadi tuan rumah perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia.
Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, menegaskan bahwa peran pers di era pembangunan saat ini tidak lagi semata sebagai corong pemerintah, melainkan sebagai mitra strategis yang memberikan pencerahan kepada publik.
“Pers diharapkan memberitakan sebagai mitra dengan pemerintah, memberitakan hal-hal yang kontekstual, kemudian positif, dan juga sesuatu kebenaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,” ujar Aryoko kepada wartawan di lantai 9 Kantor Gubernur Papua, Senin (4/5/2026)
Aryoko menjelaskan, sinergi antara pers dan pemerintah daerah sangat penting agar seluruh proses pembangunan dapat teraktualisasi dan terinformasikan dengan baik.
Menurutnya, media memiliki fungsi ganda: mengedukasi masyarakat sekaligus menyampaikan kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
“Pers sebagai mitra pencerahan publik. Bukan sekadar corong, tapi memberi edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat kita secara luas,” tegasnya.
Wakil Gubernur juga memberikan contoh konkret manfaat peran pers dalam respons cepat terhadap bencana.
Ia menyebut peristiwa banjir bandang akibat meluapnya Danau Sentani beberapa waktu lalu sebagai bukti nyata pentingnya pemberitaan.
“Melalui media masyarakat, akhirnya pemerintah juga tahu. Ada laporan dari pemerintah daerah di tingkat bawah kepada gubernur, sehingga gubernur bisa langsung meninjau dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi atau mengurangi dampak yang dirasakan oleh masyarakat,” jelas Aryoko.
Aryoko berharap kegiatan berskala nasional bahkan internasional seperti ini dapat terus dilaksanakan di Bumi Cenderawasih.
Ia menegaskan bahwa dengan informasi yang akurat dari pers, seluruh lapisan masyarakat sebagai sasaran pembangunan dapat mengetahui program-program yang telah dilaksanakan di setiap wilayah.
“Semua orang, seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan di setiap wilayah oleh pemerintah daerah masing-masing,” pungkasnya.
(Renaldo Tulak)
