Berita Papua, Sentani — Tokoh adat Sentani, Ramses Wally, menegaskan bahwa film dokumenter Pesta Babi berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap pembangunan yang berlangsung di Tanah Papua.
Menurutnya, publik perlu mengevaluasi siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari proses pembangunan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Ramses Wally di salah satu Hotel di Sentani, Senin (25/5/2026)
“Dengan adanya Pesta Babi ini, kita harus memposisikan di mana kegagalannya pemerintah dan apa semua proses pembangunan yang terjadi. Yang menikmatinya siapa, untung ruginya siapa,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tujuan bernegara adalah agar masyarakat hidup sejahtera. Jika rakyat tidak merasakan kesejahteraan meski negara merdeka, maka tujuan kemerdekaan itu patut dipertanyakan.
Film Pesta Babi kini menjadi informasi publik, tidak hanya di Papua tetapi juga di seluruh Indonesia hingga luar negeri. Ramses mengingatkan agar isu dalam film ini tidak dipolitisasi oleh partai politik.
“Saya perlu tegaskan, jangan membawa isu politik masuk di dalam Pesta Babi ini. Sekarang ada partai politik yang juga ikut memutar film ini lewat nobar dan mulai memprovokasi masyarakat bahwa ini kondisi kepemimpinan negara hari ini. Itu menciptakan konflik,” katanya.
Menurutnya, sebagian pihak memanfaatkan isu Pesta Babi untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2029. Ia meminta masyarakat tidak ikut jika acara diselenggarakan oleh organisasi partai politik.
Sebagai tokoh adat Sentani, ia menegaskan bahwa film ini harus diposisikan sebagai alat kontrol sosial terhadap pembangunan di Papua. Masyarakat adat dan pemerintah perlu mengevaluasi kelemahan masing-masing.
“Pemerintah harus menghargai adat. Adat dulu baru negara. Sebelum negara ada, adat sudah ada. Kami sudah hidup turun-temurun di atas tanah ini,” tegasnya.
Ramses mengingatkan bahwa Tanah Papua dari Sorong sampai Merauke bukan tanah kosong. Wilayah itu terbagi dalam tujuh wilayah adat dengan lebih dari 250 suku yang memiliki hak ulayat masing-masing.
“Jadi kalau pemerintah mau bangun di mana pun di Tanah Papua, harus tanya kepada adat: ini tanahnya siapa. Pemiliknya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti proses seleksi orang Papua yang menduduki posisi di MRP, DPRP, dan komite pusat. Negara, katanya, sering menempatkan orang yang tidak menyatu dengan adat sehingga tidak memiliki pengaruh saat menghadapi persoalan hak ulayat di lapangan.
“Negara harus menyeleksi betul anak-anak Papua yang asli adat, yang menyatu dengan alam. Kalau mereka yang ditempatkan, mereka bisa turun ke masyarakat dan menyampaikan pesan negara dengan baik,” jelasnya.
Ia menutup dengan filosofi adat Sentani: “Sebelum kamu ada, kami ada. Kamu ada karena kami ada.”
Menurutnya, filosofi ini menegaskan bahwa siapa pun yang datang ke Papua harus berbicara dengan pemilik hak ulayat.
“Hargai adat sekarang. Jangan lihat adat dengan sebelah mata. Segala sesuatu yang pemerintah bangun di Tanah Papua harus tanya dulu kepada adat,” pungkasnya.
(Yan Mofu)
