Berita Papua, Supiori — Pemerintah Provinsi Papua berkolaborasi dengan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Korido dalam menyusun Detail Engineering Design (DED) untuk pengembangan Pelabuhan Korido.
Langkah ini bertujuan memperkuat konektivitas wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP) sekaligus meningkatkan kedaulatan maritim di utara Papua hingga kawasan Pasifik.
Kolaborasi yang melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR), serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Provinsi Papua ini difokuskan pada Pengembangan Jangka Pendek Pelabuhan Korido untuk tahun anggaran 2027. Rencana teknisnya meliputi perpanjangan dermaga, pembangunan area walkway, pagar, terminal penumpang, kantin, serta area komersial.
Peninjauan lapangan dan studi teknis dipimpin langsung oleh Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri, bersama tim teknis di dermaga dan area komersial Pelabuhan Korido, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, Jumat (22/5/2026).
Gubernur Fakhiri menyebut kerja sama ini sebagai momentum bersejarah karena menjadi kolaborasi pertama di lingkungan Pemprov Papua dalam penyusunan DED pengembangan pelabuhan.
“Ini adalah kolaborasi pertama untuk menyusun DED pengembangan suatu pelabuhan, yaitu Pelabuhan Korido, guna memperkuat jalur distribusi logistik dan pergerakan angkutan laut di Papua, khususnya di Supiori yang masuk wilayah 3TP,” ujar Fakhiri.
Ia mengajak seluruh pihak mendukung pembangunan Pelabuhan Korido. “Dari pelabuhan yang produktif akan terbangun konektivitas yang hebat sehingga pertumbuhan ekonomi terus berkembang dan berkelanjutan demi masa depan generasi mendatang melalui kemaritiman yang handal untuk Papua cerdas, sejahtera, dan harmoni,” tegasnya.
Kepala Kantor UPP Kelas III Korido, Willem Thobias Fofid, menjelaskan bahwa Pelabuhan Korido memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang logistik dan penggerak ekonomi bagi seluruh wilayah kepulauan di utara Papua hingga kawasan Pasifik.
“Tantangan geografis seringkali menjadi kendala dalam aksesibilitas dan konektivitas. Dengan perpanjangan dermaga, kapasitas operasional pelabuhan dalam melayani kapal-kapal besar akan bertambah. Pembangunan kantin, pagar, terminal penumpang, area walkway, dan area komersial akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat penumpang dan pelaku usaha lokal,” jelas Willem.
Menurut Willem, sinergi penyusunan dan finalisasi dokumen DED ini menjadi jawaban atas tantangan keterbatasan infrastruktur di wilayah perbatasan sekaligus memperkuat persyaratan pengembangan pelabuhan ke depan.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Teknis Penyusunan DED, Matius Wally, menambahkan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret mewujudkan sinergitas layanan kepelabuhanan dan angkutan di perairan.
“Pemanfaatan teknologi operasional diharapkan mampu menghadirkan konektivitas layanan pelabuhan yang handal, terutama di wilayah yang selama ini sulit dijangkau oleh jaringan terestrial,” ujar Wally.
Ia menegaskan bahwa penguatan kedaulatan maritim melalui pengiriman komoditi unggulan daerah dari Pelabuhan Korido akan memajukan perekonomian.
“Operasional pelabuhan, pergerakan kapal, dan aktivitas pelabuhan serta layanan angkutan laut merupakan aset strategis negara yang harus dikelola secara aman, terintegrasi, dan berdaulat,” katanya.
Willem Thobias Fofid berharap kolaborasi ini berkelanjutan. “Kami terus berkomitmen menghadirkan solusi teknologi yang inklusif, berkelanjutan, dan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan. Optimistis penguatan kedaulatan data pergerakan kapal dan aktivitas pelabuhan akan semakin aman dan terintegrasi, sekaligus memperkuat aspek pengawasan serta keselamatan pelayaran di wilayah timur Indonesia,” pungkasnya. (MHN/AVR)
(Renaldo Tulak)
