Berita Papua, Jakarta – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) tahun 2026 yang berlangsung pada 12–14 Juni 2026 dinilai sebagai momentum konsolidasi yang solid.
Pengurus Daerah (PD) GEKIRA Provinsi Papua menyatakan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan rakernas serta komitmen mengawal program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua PD GEKIRA Papua, Richardo Eko V. Tabisu, mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Pusat (PP) GEKIRA dan panitia rakernas atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 32 provinsi hadir dalam rakernas ini,” ujar Sekretaris PD GEKIRA Papua, Pdt. Charles Simaremare, dalam pernyataan sikap yang diterima Berita Papua, Minggu (14/6/2026).
Menurut Charles, tingginya jumlah kehadiran tersebut menunjukkan antusiasme, pandangan positif, serta komitmen penuh dari seluruh jajaran PD GEKIRA di tanah air.
Dalam keterangan resminya, PD GEKIRA Provinsi Papua menegaskan 3 pandangan dan sikap utama:
1. Konsolidasi Tinggi
Kehadiran perwakilan dari 32 provinsi mencerminkan soliditas organisasi yang kuat. PD GEKIRA Papua menilai rakernas sebagai wadah penting untuk mempererat koordinasi antardaerah.
2. Dukung Penuh Visi Pemerintah
PD GEKIRA Papua menyatakan dukungan penuh terhadap tema transformasi ekonomi nasional yang diusung pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
3. Siap Meluruskan Hoaks
Menanggapi arahan Ketua Dewan Pembina GEKIRA, Hashim S. Djojohadikusumo, PD GEKIRA Papua menegaskan bahwa kader di tingkat daerah bukan sekadar paguyuban biasa, melainkan merupakan sayap dari Partai Gerindra.
“Kami berkomitmen mengedukasi publik dan berani meluruskan hoaks terkait program pemerintah,” tegas Charles Simaremare.
PD GEKIRA Papua juga menyoroti beberapa capaian yang telah dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, antara lain:
· Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG): Pemerintah disebut telah menindak oknum yang merugikan negara dan masyarakat.
· Pengamanan lahan sawit ilegal: Sebanyak 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal berhasil diverifikasi dan diamankan.
· Pengembalian kawasan hutan: 3,1 juta hektare kawasan hutan dikembalikan ke pangkuan negara.
· Kasus korupsi ekspor CPO (Minyak Sawit Mentah): Kejaksaan Agung menyerahkan uang pengganti kerugian perekonomian negara sebesar Rp13,25 triliun dari korporasi kelapa sawit, yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
· Penataan tata kelola SDA: Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan dan menagih denda administratif serta penyelamatan keuangan negara di sektor kehutanan dan pertambangan hingga mencapai Rp11,4 triliun.
PD GEKIRA Papua akan terus berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah sekaligus melindungi masyarakat dari informasi yang tidak benar terkait program-program pembangunan nasional.
(Renaldo Tulak)
