Berita Papua, Jayapura — Pemerintah Provinsi Papua bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia terus mematangkan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, sebuah program strategis nasional yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Papua.
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua Kementerian Sosial RI, John Herman Mampioper, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan perkembangan terkini program tersebut kepada Gubernur Papua, termasuk kesiapan pembangunan gedung permanen di sejumlah daerah.
“Kami melaporkan kepada Pak Gubernur terkait perkembangan terkini Program Sekolah Rakyat yang menjadi program strategis nasional. Saat ini sudah berjalan Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 di Kamkey, Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 di Pasir Dua, serta sekolah rakyat di Sarmi dan Biak Numfor,” ujar Mampioper usai pertemuan dengan Gubernur Papua, di Jayapura, Senin (8/6/2026).
Menurut John, proses administrasi pembangunan gedung permanen untuk sekolah-sekolah rakyat tersebut kini memasuki tahap akhir. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penetapan pemenang tender pada pertengahan Juni 2026, sebelum pekerjaan fisik dimulai pada Juli mendatang.
“Kami harapkan bulan Juli 2026 pembangunan fisik sudah berjalan secara simultan di Biak, Sarmi, Maribu, Muaratami, dan Kabupaten Jayapura,” tegasnya.
Selain pembangunan gedung baru di lima lokasi tersebut, Kementerian Sosial juga mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di sejumlah kabupaten lain, yakni Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom. Saat ini, ke-4 kabupaten tersebut masih melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan.
John mengakui bahwa tingginya minat masyarakat menjadi tantangan utama dalam program rintisan tersebut. Saat ini, kapasitas sekolah masih sangat terbatas karena terbatasnya lahan, sehingga hanya mampu menampung sekitar 100 siswa.
“Harapan kami, setelah gedung baru rampung, tahun depan kapasitas bisa meningkat hingga ribuan siswa sehingga anak-anak dari berbagai kabupaten dapat terakomodasi,” harapnya.
Plt Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mempercepat penyelesaian berbagai dokumen pendukung, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) untuk pembangunan tersebut.
“Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar lokasi sekolah,” ujar Herald.
Ia menambahkan, seluruh kebutuhan siswa mulai dari biaya pendidikan, seragam, perlengkapan sekolah, hingga konsumsi harian ditanggung sepenuhnya oleh negara. Bahkan, setiap siswa mendapatkan laptop untuk menunjang proses pembelajaran berbasis digital.
“Program ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Papua,” pungkasnya.
(Renaldo Tulak)
