Berita Papua, Jayapura — Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menggelar Forum Koordinasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat sinergi pembangunan sektor kelautan dan perikanan sekaligus mendorong hilirisasi industri hasil laut.
Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri dalam arahannya menegaskan, sektor kelautan dan perikanan harus menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi Papua melalui penguatan hilirisasi, pembangunan infrastruktur perikanan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
“Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi transformasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Papua. Kita harus bergerak lebih cepat, lebih adaptif, inovatif, dan terintegrasi menghadapi tantangan global maupun dinamika ekonomi,” ujar Fakhiri, Rabu (3/6/2026).
Gubernur menjelaskan, Papua memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang sangat besar. Wilayah Papua berada dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 717 yang mencakup Samudra Pasifik dan Teluk Cenderawasih dengan potensi sumber daya ikan mencapai sekitar 1,3 juta ton per tahun. Namun, hingga saat ini baru sekitar 235 ribu ton yang dimanfaatkan atau hanya 18 persen dari total potensi.
“Potensi besar ini mencakup komoditas unggulan seperti tuna, tongkol, cakalang, ikan pelagis, ikan karang, udang hingga rumput laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan peluang pasar yang sangat menjanjikan,” katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, subsektor perikanan pada tahun 2025 tumbuh sebesar 8,32 persen. Sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) Papua mencapai 105,97, yang menunjukkan tingkat kesejahteraan nelayan secara umum berada di atas ambang batas kesejahteraan. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Papua juga mencapai 56,63 kilogram per kapita per tahun, melampaui rata-rata nasional.
Fakhiri juga mengungkapkan dukungan pemerintah pusat melalui Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih. Dari target 200 lokasi secara nasional, Papua telah mengusulkan 86 titik yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Untuk memperkuat hilirisasi sektor kelautan dan perikanan, Pemerintah Provinsi Papua akan terus mendorong pengembangan sarana dan prasarana perikanan, termasuk Pelabuhan Perikanan Hamadi di Jayapura, Pelabuhan Perikanan Waiya di Depapre, serta Pelabuhan Perikanan Fandoi di Biak.
“Program ini harus kita kawal bersama agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas, penguatan ekonomi masyarakat pesisir, dan penciptaan lapangan kerja baru,” tegasnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Iman Djuniawal mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga kelompok nelayan.
“Forum ini menjadi wadah sinkronisasi program dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya.
Forum tersebut dihadiri kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota se-Papua, asosiasi perikanan, kelompok nelayan, dan pelaku usaha. Dalam kegiatan itu juga dipamerkan berbagai produk unggulan hasil laut Papua. Bahkan, satu kontainer produk perikanan dijadwalkan dikirim untuk ekspor sebagai bagian dari upaya memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah hasil laut Papua.
Meski memiliki potensi besar, Iman mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang harus segera diselesaikan, mulai dari lemahnya pengelolaan hasil tangkapan, keterbatasan industri pengolahan atau hilirisasi, hingga belum optimalnya implementasi Program Kampung Nelayan Merah Putih di sejumlah wilayah.
“Masih banyak kendala di sektor perikanan. Karena itu forum ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu menghasilkan solusi konkret bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan,” pungkasnya.
(Renaldo Tulak)
