Berita Papua, Jayapura — Yo Ondofolo Ramses Wally sekaligus sesepuh BMP RI berharap generasi muda saat ini menghargai dan menghormati perjuangan para pendahulu Barisan Merah Putih yang berjuang tanpa dibiayai siapapun dan rela mengorbankan harta benda mereka sendiri.
Hal itu disampaikan Ramses Wally dalam peringatan HUT Barisan Merah Putih di Jayapura,Jumat (16/10/2026).
“Ramses harap supaya generasi muda sekarang harus menghargai dan menghormati perjuangan-perjuangan pendahulu yang tadi saya kemukakan bahwa mereka berjuang dengan tidak dibiaya oleh siapapun tapi mereka mengorbankan harta benda mereka sendiri,” ujarnya.
Menurut Ramses, salah satu tokoh yang harus diteladani adalah Almarhum Ramses Ohee yang memiliki satu titik perjuangan, yakni agar hak-hak orang Papua jangan terlewatkan, terutama hak terkait kursi pengangkatan yang harus melalui adat.
Untuk itu, dalam momentum HUT tersebut, ia meminta Pemerintah Provinsi Papua untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang merekomendasikan agar mekanisme pengangkatan berasal dari unsur adat dan Barisan Merah Putih.
Ramses menjelaskan, Almarhum Ramses Ohee mempunyai 2 peran yakni sebagai Ondofolo sekaligus Ketua Barisan Merah Putih yang memperjuangkan harga diri orang Papua agar diakui di dalam Negara Republik Indonesia.
Menanggapi pesan untuk anak muda khususnya yang tergabung dalam Barisan Merah Putih, Ramses menegaskan BMP harus mengawal program-program pemerintah pusat di Papua agar dijalankan dengan baik.
Menurutnya, ketidakpuasan masyarakat muncul itu karena masyarakat belum merasakan keadilan dan kesejahteraan.
“Untuk menangkal pernyataan masyarakat seperti itu, harus program-program yang diluncurkan dari pemerintah pusat ke Papua harus kita jujurkan, khususnya Barisan Merah Putih harus dilaksanakan dengan jujur, dengan adil, supaya menjadi perpanjangan tangan Republik ini agar masyarakat ini terlindungi dan semua program-program tersebut menyentuh ke masyarakat,” katanya.
Ia mengingatkan agar tidak ada perbedaan antara perintah pusat dengan pelaksanaan di daerah.
Ramses juga menegaskan, tidak bisa menyalahkan pemerintah pusat karena pemerintah pusat telah memberikan dana Otonomi Khusus dan berbagai program nyata bagi masyarakat Papua. Persoalannya ada pada pelaksana di daerah yang sering lalai.
“Kita tidak bisa katakan bahwa ini kesalahan pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah memberikan melalui dana Otsus dan semua program itu nyata mereka turunkan kepada masyarakat di Papua. Tapi pelaksana-pelaksana yang melaksanakan program itu seringkali lalai. Mereka tidak melayani masyarakat Papua dengan hati,” pungkasnya.
(Yan Mofu)
