Berita Papua, Jayapura – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mendorong Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, menjadi pusat pengembangan sektor perikanan Provinsi Papua dengan melibatkan ondoafi (kepala suku) dan masyarakat adat setempat.
Hal itu disampaikan Fakhiri didampingi Bupati Jayapura, Yunus Wonda, saat menggelar tatap muka bersama ondoafi dan warga di Kampung Waiya, Distrik Depapre, Rabu (29/4/2026). Pertemuan tersebut bertujuan memastikan dukungan terhadap rencana pembangunan berbasis perikanan di wilayah itu.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa pemerintah tidak mengambil alih hak atas tanah milik masyarakat adat. Pemerintah hanya membuka akses pembangunan demi kesejahteraan bersama.
“Pemerintah tidak memiliki hak untuk tanah itu, kami cuma buka. Tetap tanah itu menjadi hak milik masyarakat,” ujar Fakhiri.
Ia juga mengapresiasi sikap terbuka masyarakat dan para ondoafi di Depapre yang menerima pembangunan tanpa mengabaikan nilai-nilai adat dan sejarah.
“Kami bersyukur punya masyarakat dan ondoafi yang berpikiran terbuka untuk menerima pembangunan bagi kesejahteraan bersama,” katanya.
Depapre Jadi Pusat Perikanan dengan Pabrik Pengalengan Ikan
Gubernur Fakhiri menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Depapre sebagai distrik berbasis perikanan. Sejumlah program disiapkan, mulai dari pembangunan dermaga kampung, jembatan menuju laut, hingga pengembangan kawasan kampung nelayan.
“Depapre akan menjadi pusat perikanan Provinsi Papua. Kami akan bangun fasilitas, termasuk pabrik pengalengan ikan,” ujarnya.
Selain infrastruktur, pemerintah juga akan memberikan dukungan kepada kelompok nelayan berupa bantuan kapal tangkap serta pendampingan teknis guna meningkatkan hasil produksi.
“Tidak perlu semua jadi pegawai negeri. Laut kita luas, manfaatkan potensi perikanan. Pemerintah akan bantu membeli hasil tangkapan nelayan,” kata Fakhiri.
Fakhiri kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membeli tanah masyarakat dalam proses pembangunan. Ia mencontohkan, pembelian tanah justru akan menghilangkan hak kepemilikan warga.
“Kalau saya beli, nanti kalian tidak punya hak lagi. Kami hanya masuk dengan program, manfaatnya kembali ke masyarakat,” tegasnya.
Gubernur berharap masyarakat dapat menjaga dan mengawal pembangunan yang berjalan, serta memastikan manfaatnya dirasakan bersama. Ia berkomitmen untuk terus turun langsung ke lapangan guna berdialog dengan masyarakat.
“Saya tidak akan capek bertemu masyarakat demi kebaikan bersama,” pungkasnya.
(Renaldo Tulak)
