Kabupaten Jayapura

Wabup Jayapura: Tim DOB Harus Satu Komando, Dokumen Baru Ditarget Rampung Sebulan

0
×

Wabup Jayapura: Tim DOB Harus Satu Komando, Dokumen Baru Ditarget Rampung Sebulan

Sebarkan artikel ini
Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard S. Yocku, S.H.

Berita Papua, Sentani — Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard S. Yocku, S.H., menegaskan tim percepatan Daerah Otonom Baru (DOB) harus solid dan satu komando. Penegasan itu disampaikan saat memberi arahan dalam rapat lanjutan DOB di Sentani, Rabu (30/4/2026).

“Hari ini ada lanjutan rapat DOB. Sesuai arahan Bupati Jayapura Yunus Wonda, kita percepat proses DOB yang sedang dikerjakan. Memang setelah dicek di pusat namanya belum terdaftar, tetapi itu bukan soal. Kami akan dorong melalui jalur politik agar ini bisa tercapai,” ujar Wabup Haris.

Ia mengungkapkan, Bupati Jayapura, Yunus Wonda telah bertemu Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia untuk membahas DOB dan mendapat respons positif.

Wabup meminta tim yang sudah terbentuk tetap solid. “Tugas kami memastikan tim tetap satu komando. Tidak boleh terpecah menjadi beberapa kelompok untuk urus pemekaran. Karena pemekaran ini harus satu visi, satu tujuan agar bisa terlaksana.

Menurutnya, dokumen lama DOB sudah tidak berlaku.

“Bupati berpesan, dokumen yang selama ini dikerjakan sudah mati, sudah lewat. Mereka harus membuat dokumen baru untuk kita ajukan kembali,” kata Haris.

Ia menargetkan dokumen baru rampung dalam waktu dekat.

“Saya minta dokumen itu cepat dibuat dalam 1–2 minggu atau paling lambat 1 bulan ini. Setelah selesai, dokumen itulah yang akan kita pakai untuk mendorong proses pemekaran Daerah Otonomi Baru.

Terkait nama DOB, Wabup menyebut ada dua opsi yang mengemuka, yakni tetap Grimenawa atau diganti menjadi Kabupaten Nimboran.

“Nama yang akan digunakan untuk daerah otonom baru ini ada dua. Pertama, apakah tetap pakai Grimenawa, atau diganti dengan nama Kabupaten Nimboran. Bisa juga muncul nama lain,” jelasnya.

Haris meminta tokoh intelektual, pemuda, perempuan, dan tokoh adat bermusyawarah. “Mereka harus berembuk menentukan nama yang akan digunakan. Kalau pakai Grimenawa, mungkin agak bertolak belakang dengan maknanya. Kalau pakai Nimboran, apa artinya karena, Ini menyangkut nama wilayah, nama daerah, dan itu wibawa. Masyarakat setempat jadi harus memutuskan sebijak-bijaknya.”

Ia juga menyarankan rapat tidak selalu digelar di kantor. “Mereka bisa lakukan di wilayah lembah sana agar pembahasan lebih detail terkait batas wilayah dan hal-hal lain untuk memantapkan persiapan menuju DOB baru.”

Haris menegaskan dirinya bersama Bupati mendukung penuh pemekaran.

“Pada prinsipnya ia dan Bupati mendukung 100 persen. Karena ini bagian dari janji politik mereka untuk memekarkan Grimenawa,” tegasnya.

Ia menambahkan, Gubernur Papua juga telah berjanji mendorong pemekaran saat kampanye. “Jadi kami sedang berupaya. Kami tidak hanya bicara janji politik, tetapi akan langsung kami kerjakan,” katanya.

Wabup berharap Tuhan merestui upaya pemekaran. “Mudah-mudahan Tuhan campur tangan agar Grimenawa bisa mekar dengan nama yang nanti diputuskan masyarakat,” pungkasnya.

(Yan Mofu)