Berita Papua, Sentani — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura menyiapkan lokasi relokasi untuk 2 rumah warga yang berada di area Festival Danau Sentani/FDS. Relokasi dilakukan agar pembangunan los festival tidak terganggu. Rencananya Wakil Bupati akan berkoordinasi dengan Bupati dan DP2KP untuk memindahkan rumah tersebut ke lokasi baru yang sudah disiapkan.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Haris Richard Yocku usai menerima audiensi dari masyarakat pemilik 2 rumah di lokasi FDS, Selasa (23/6/2026), mewakili Bupati dalam pertemuan yang dihadiri ondo, kepala distrik, kepala dinas pariwisata, dan Asisten I Setda Pemerintah Kabupaten Jayapura
“Haris Richard Yocku Menyampaikan bahwa dia mewakili Bapak Bupati Yunus Wonda menerima audiens langsung dari masyarakat yang ada posisinya pas di lokasi Festival Danau Sentani. Artinya pas dua rumah yang ada di dalam posisi Festival Danau Sentani yang mana hingga saat ini dua rumah itu tidak bisa dibongkar karena ada satu dan lain hal sehingga mereka mau harus ada mediasi atau dialog,” ujarnya.
Lahan 3 Hektare FDS Sudah Dibebaskan, Wabup memberikan klarifikasi bahwa Pemkab Jayapura telah membebaskan lahan FDS seluas 3 hektare dan prosesnya sudah selesai. Dua rumah yang kini dipersoalkan juga masuk dalam area 3 hektare tersebut.
“Pemerintah daerah dalam hal ini BMW Kabupaten Jayapura telah membebaskan lahan untuk FDS itu kurang lebih sekitar 3 hektare dan itu sudah selesai. Terkait yang 2 rumah yang di dalam, itu juga masuk di dalam 3 hektare itu,” jelasnya.
Selama ini warga diizinkan menempati dan memanfaatkan lahan. Namun karena lokasi akan dibangun los untuk kegiatan festival, rumah harus direlokasi.
Relokasi Dulu, Bongkar Kemudian, Pemkab memastikan sebelum pembongkaran dilakukan, lokasi relokasi untuk 2 rumah akan disiapkan terlebih dahulu. Distrik Sentani melalui Kepala Suku Puraro sudah menyediakan lahan untuk pemindahan.
“Jadi sebelum kita bongkar, kita pastikan dulu lokasi tempat. Jadi dua rumah ini nanti kita akan bangun di lokasi tempat yang lain. Dan tadi dari Pak Distrik Sentani, Jack Purwaro, sudah sampaikan bahwa ada lokasi yang sudah disiapkan untuk nanti bisa dipindahkan keluar rumah itu,” katanya.
Soal kompensasi dan “ucapan terima kasih” kepada keluarga yang selama ini menjaga lokasi, Pemkab akan bahas di forum terpisah. “Itu masalah keluarga yang perlu kita bicara tidak mesti harus di ruang publik. Nanti kita akan bicara bagaimanapun juga kan baik pihak keluarga dari sisi perempuan yang tadi mereka kan mungkin merasa bahwa selama ini mereka tinggal di situ, bekerja di situ, mencari makan di situ,” ujarnya.
Pra-Festival 18 Juni – 2 Juli, Puncak 3-5 Juli Dihadiri Wapres, Wabup mengajak seluruh stakeholder, pengusaha, dan masyarakat menahan diri serta mendukung suksesnya FDS. Pra-festival berlangsung 18 Juni – 2 Juli 2026, sementara acara puncak 3 – 5 Juli 2026 yang akan dibuka langsung Wakil Presiden.
“Saya minta kepada semua pihak, stakeholder, pengusaha, siapa saja, termasuk masyarakat, mari dukung pemerintah. Karena hajatan ini adalah hajatan kita bersama. Bagaimana kita mengenalkan Kabupaten Jayapura lewat Festival Danau Sentani. Apalagi kita tahu bahwa festival ini akan dihadiri langsung oleh Wakil Presiden untuk datang membuka kegiatan Festival Danau Sentani pada tanggal 3 nanti,” tegasnya.
Pemkab Komitmen Selesaikan Sengketa Tanah, Jangan Palang Fasilitas Umum, Wabup juga menegaskan Pemkab bersama Bupati berkomitmen menyelesaikan semua sengketa tanah, termasuk yang ada di luar area FDS. Anggaran akan disiapkan bertahap untuk menyelesaikan utang tanah warisan tahun-tahun sebelumnya.
“Kami di sini tidak bisa mengatakan bahwa ini masalah pemimpin yang lalu. Tidak. Kami ini satu kesatuan. Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman atau pemimpin sebelumnya, ini tugas kami juga untuk sama-sama menyelesaikan. Kami tidak lepas tangan, kami tidak cuci tangan,” ujarnya.
Ia meminta masyarakat adat yang lahannya digunakan pemerintah agar tidak melakukan pemalangan fasilitas umum seperti sekolah, gereja, dan puskesmas.
“Yang terpenting, fasilitas umum kita palang, sekolah, gereja, apa, justru itu nanti akan merugikan kita sendiri karena anak-anak kita sekolah di sana terganggu. Mari masyarakat, mari kita berpikir yang baik kalau ada persoalan seperti itu, datang bicara dengan kita, fasilitasnya jangan dipalang,” pungkasnya.
(Yan Mofu)
