Berita Papua, Sentani — Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kabupaten Jayapura mengimbau para pemangku adat untuk bersama-sama mendukung program nasional di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
Imbauan ini disampaikan menyikapi maraknya aksi pemalangan terhadap fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan rumah sakit di Kabupaten Jayapura.
Wakil Ketua II DPRK Jayapura, Petrus Hamokwarong, mengatakan pihaknya menghormati aksi pemalangan sebagai bagian dari hak masyarakat, namun berharap proses pelayanan publik tetap berjalan.
“Kami dari DPRDK Jayapura melihat bahwa apa yang rakyat lakukan itu merupakan bagian dari hak mereka. Namun harapan kami, proses pelayanan harus tetap berjalan,” ujar Hamokwarong, Selasa (21/7/2026).
Ia menekankan bahwa pihak yang paling dirugikan dari aksi pemalangan justru masyarakat adat di sekitar lokasi fasilitas tersebut, karena merekalah yang menjadi pengguna langsung layanan pendidikan dan kesehatan itu.
“Ini menjadi momentum yang kadang merugikan masyarakat kita sendiri. Padahal yang mengikuti proses pelayanan itu adalah masyarakat di sekitar lingkungan itu sendiri. Sekolahnya, pendidikannya, bahkan pelayanan kesehatan, itu untuk masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura,” jelasnya.
Imbauan kepada Tokoh Adat di Sentani dan Kemiri
DPRK Jayapura meminta tokoh adat di seluruh wilayah, khususnya Ondoafi, Ondofolo, Kepala Suku, Koselo, dan Abuafa di wilayah Sentani, serta Ondoafi dan Kepala Keret di wilayah Kemiri, untuk tidak memalang fasilitas negara.
Hamokwarong menegaskan pintu komunikasi dengan pemerintah daerah selalu terbuka bagi masyarakat yang memiliki persoalan, dan meminta agar warga tidak main hakim sendiri.
“Jika ada sesuatu masalah, proses pelayanan boleh jalan, tapi aspirasi bisa disampaikan kepada kami pemerintah. Bisa langsung bertemu dengan Bupati atau Wakil Bupati atau Sekda, dan juga bisa datang kepada kami DPR. Kami selalu terbuka,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan negara yang bertugas menjalankan program dari pusat hingga ke tingkat kampung.
“Pemerintah di Kabupaten itu adalah bagian dari utusan negara. Kami ada eksekutif dan legislatif. Di tingkat distrik ada kepala distrik, di tingkat kampung ada kepala kampung. Kepala kampung juga bersentuhan langsung dengan para tokoh-tokoh adat,” ujarnya.
Hamokwarong berharap seluruh unsur masyarakat, termasuk gereja, turut mendukung penuh program strategis nasional di Kabupaten Jayapura.
“Kami berharap penuh kepada Ondoafi, Ondofolo, Koselo, Abuafa, kemudian Ondoafi di wilayah Grime Nawa, Ondoafi di wilayah Pesisir Tanah Merah, mari kita berperan bersama-sama mendukung program-program negara yang ada di Kabupaten Jayapura,” pungkasnya.
“Program strategis nasional ini menjadi perhatian kita semua untuk kita mendukung bagaimana jalannya roda pemerintahan, berlangsung dari pusat sampai ke daerah. Ini harus kita mendukung penuh,” tutupnya.
(Yan Mofu)
