Berita Papua, Sentani — Festival Danau Sentani ke-15 tahun 2026 berlangsung lebih meriah dibanding tahun sebelumnya. Kehadiran Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menjadi bukti kuat dukungan pemerintah provinsi terhadap event budaya terbesar di Tanah Papua tersebut.
Salah satu tokoh masyarakat Sentani, Yo Ondofolo Ramses Wally, menyebut FDS tahun ini “sangat dahsyat” karena dihadiri langsung oleh Gubernur.
“Festival ini ke depan harus terus ada. Pak Gubernur juga sudah memberikan bantuan Rp500 juta untuk mendukung program ini,” ujar Ramses saat dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa (25/8/2026) pukul 10.34 WIT.
Menurutnya, dukungan tersebut sejalan dengan visi dan misi pembangunan melalui kebudayaan. Ia berharap FDS tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi ditetapkan sebagai agenda tahunan tingkat nasional.
“MDF sangat mendukung agar Festival Danau Sentani jangan hanya satu kali lalu hilang. Ke depan bisa menjadi agenda tahunan nasional, sehingga program FDS ini masuk kalender nasional,” katanya.
Ia juga berharap FDS ke depan dapat menarik lebih banyak investor dan wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, FDS juga diharapkan menjadi ruang pendidikan budaya bagi generasi muda melalui tarian dan adat istiadat.
FDS 2026 mengusung tema “Budayaku, Hidupku”. Bagi masyarakat Sentani, tema itu memiliki makna filosofis yang dalam.
“Bagi orang Sentani, budaya itu dasar hidup. Berasal dari falsafah Mam yang melahirkan adat istiadat satu suku bangsa. Kami hidup di tanah Papua ini berdasarkan itu,” jelas Ramses.
Di sisi lain, Ramses menyoroti aksi pemalangan yang terjadi di jalan menuju lokasi FDS Distrik Sentani Timur menjelang pelaksanaan.
Ia menyebut pemalangan dilakukan selama 3 hari menjelang acara dan dinilai mencoreng nama baik masyarakat Sentani.
“Sebagai salah satu tokoh adat, saya katakan ini sangat memalukan kita orang Sentani. Jangan jadikan palang-memalang sebagai budaya yang terus-menerus. Jangan ada kegiatan baru melakukan palang. Ini tidak menguntungkan publik,” tegasnya.
Ramses menyebut persoalan ini merupakan warisan dari kepemimpinan masa lalu. Dana untuk pembebasan lahan sebenarnya sudah turun sejak era Gubernur almarhum LE.
“Dananya sudah ada, sudah diterima Bupati MA saat itu. Tapi kenapa tidak dibayar dan Sekarang bebannya dilimpahkan ke Bupati Yunus Wonda dan Gubernur Matius D. Fakhiri yang mau bayar,” ucapnya.
Ia mendesak pemerintah harus bersikap tegas. Jika dana sudah turun tetapi tidak disalurkan, maka harus diproses secara hukum.
“Jangan orang lain yang makan pakai piring, orang lain yang cuci piring. Jadinya pemimpin sekarang yang menanggung dosa pemimpin lama,” ujarnya.
Ramses mengajak masyarakat Sentani untuk jujur dan mendukung pembangunan.
“Kalau lokasi sudah dibayar untuk pembangunan, ya kita harus jujur. Jangan sampai pembangunan jalan di tempat karena hal seperti ini,” tutupnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pada Rabu, 26 Agustus 2026, Gubernur Matius D. Fakhiri dijadwalkan akan membayar hak masyarakat di tiga kampung tersebut.
“Jika pemerintah sudah membayarnya, maka jangan ada lagi hal yang sama di FDS yang akan datang di tahun 2027,” pungkasnya.
(Yan Mofu)
