Kabupaten Jayapura

Tokoh Adat Sentani: 81 Tahun Merdeka, Papua Belum Rasakan Kesejahteraan Hakiki

0
×

Tokoh Adat Sentani: 81 Tahun Merdeka, Papua Belum Rasakan Kesejahteraan Hakiki

Sebarkan artikel ini
Ondofolo Kampung Babrongko, Sentani, Kabupaten Jayapura, Ramses Wally.

Berita Papua, Sentani — Ondofolo Kampung Babrongko, Sentani, Kabupaten Jayapura, Ramses Wally, meminta pemerintah pusat mengevaluasi seluruh program yang diturunkan ke daerah menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Ia menilai program-program tersebut belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat, termasuk di Papua.

Ramses menyoroti kasus keracunan massal yang diduga terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Ia menyebut hampir 500 orang menjadi korban dalam insiden tersebut.

“Kita lihat juga akhir-akhir ini terjadi [kasus keracunan terkait] MBG di Kabupaten Jayapura, Distrik Depapre. Sudah 480 orang, atau hampir 500 orang, kena keracunan,” ujar Ramses Wally kepada Berita Papua di Sentani, Sabtu (8/8/2026).

Menurutnya, insiden itu membuat masyarakat mempertanyakan tujuan program tersebut. “Masyarakat akan bertanya, MBG ini makanan bergizi gratis atau makanan beracun gratis,” katanya.

Ramses menegaskan tujuan akhir kemerdekaan adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat, yang tercermin dari kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup yang layak, termasuk di wilayah pelosok. Ia juga mencontohkan pentingnya infrastruktur dasar seperti jaringan internet yang merata hingga ke kampung-kampung.

Secara khusus, Ramses menyoroti kondisi di Papua yang menurutnya belum sepenuhnya menikmati nilai-nilai kemerdekaan. Ia menyebut masih banyak gejolak serta perampasan hak masyarakat adat, termasuk tanah ulayat.

“Fakta membuktikan bahwa di Papua nilai-nilai itu belum terwujud sampai hari ini. Banyak gejolak, banyak hak masyarakat adat yang dirampas, banyak tanah mereka yang dirampas,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pengabaian terhadap pemilik hak ulayat kerap terjadi, disertai anggapan bahwa Papua merupakan wilayah kosong tanpa pemilik.

Di akhir pernyataannya, Ramses mengajak pemerintah pusat mengevaluasi kembali seluruh program yang diturunkan ke daerah agar benar-benar menciptakan kemerdekaan yang hakiki bagi masyarakat.

“Kalau hal ini tidak terwujud, tanyakan kepada masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, apakah mereka sudah menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Kalau rakyat menjawab belum pernah merasakan itu, maka kesimpulannya kita gagal membangun masyarakat Indonesia selama 81 tahun ini,” pungkasnya.

(Yan Mofu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *