Berita Papua, Sentani — Sebanyak 11 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Jayapura mendapatkan bantuan bedah rumah dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Bantuan ini merupakan kolaborasi Kementerian PUPR, Kementerian Sosial melalui pendamping PKH, dan Dinas Sosial Kabupaten Jayapura.
Sosialisasi penerima bantuan digelar di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jayapura di Doyo Baru, Distrik Waibu, Kamis (24/9/2026).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, Korri Simbolon, mengatakan 11 penerima diambil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1 sampai 4.
“11 kepala keluarga di Kabupaten Jayapura akan mendapat bantuan bedah rumah dan mereka diambil dari Desil 1 sampai 4,” ujar Korri.
Ia menjelaskan, proses asesmen dilakukan langsung oleh pendamping PKH yang turun ke lapangan.
“Petugas yang asesmen ke rumah mereka adalah pendamping PKH. Dari pendamping PKH yang mengusulkan 11 nama sehingga saat ini mereka mendapatkan bantuan,” katanya.
Menurut Korri, sosialisasi penting dilakukan agar penerima memahami bahwa bantuan tidak diberikan tunai perorangan.
“Mereka dibukakan rekening per kelompok, diharapkan satu wilayah. Jadi dana itu turun di kelompoknya mereka. Jangan sampai ada perkiraan mereka akan diberikan uang tunai,” jelasnya.
Ia menegaskan, dalam aturan BSPS, jika penerima adalah tukang, tetap tidak boleh mengerjakan rumahnya sendiri atas namanya.
“Kalaupun yang bersangkutan seorang tukang bisa kerja, tapi dia tidak boleh kerjakan sendiri harus melalui nama orang lain walaupun dia yang kerja,” ujarnya.
Korri juga mengingatkan agar material bantuan tidak disalahgunakan.
“Pernah ada kejadian dananya cair tapi bahan-bahannya malah dijual. Jadi harapan kami bahan itu betul-betul digunakan untuk rehab rumahnya,” tegasnya.
Pelaksana program BSPS dari Dinas Perumahan dan Permukiman, Krismas, menjelaskan besaran bantuan untuk tahap pertama.
“Dana untuk pekerjaan tahap pertama sekitar Rp21.500.000 untuk material dan Rp3.500.000 untuk upah tukang. Jadi total Rp25 juta per rumah,” ujarnya.
Ia merinci, 11 rumah tersebut tersebar di Doyo Baru, Doyo Lama, Yakonde, dan Sentani Kota.
Terkait kriteria, chrismas menegaskan pihaknya tidak memilah status Orang Asli Papua (OAP) atau non-OAP karena data berasal dari Dinas Sosial.
“Kami tidak menentukan OAP atau tidak, datanya dari Dinas Sosial melalui PKH. Tapi hampir semua OAP, sekitar 80 persen OAP,” katanya.
Program ini telah memasuki tahap ke-8 dan akan berlanjut ke tahap 11 dan seterusnya. Penerima manfaat akan menerima kunci rumah dalam kondisi jadi, bukan uang.
“Mereka kira terima uang bikin sendiri. Tidak. Semua real terima jadi. Bahan masyarakat terima di tempat,” pungkasnya.
Koordinator PKH Kabupaten Jayapura, Rahayu, mengungkapkan awalnya 11 nama yang diusulkan adalah orang tua siswa Sekolah Rakyat binaan Kementerian Sosial. Namun setelah verifikasi, hanya 4 yang dinyatakan layak.
“Awalnya 11 nama ini adalah orang tua yang anak-anaknya sekolah di Sekolah Rakyat. Ketika verifikasi di lapangan, yang layak ada 4 dari BSPS. Sisanya 7 kami rekrut penggantinya dari keluarga penerima manfaat PKH dan Sembako,” jelas Rahayu.
Ia mengaku keberatan dengan penggantian tersebut, karena beberapa calon penerima awal yang tidak lolos berasal dari wilayah yang sangat membutuhkan, seperti Kaureh, Yapsi, Demta, Ravenirara, dan Yongsu Spari.
“Kami berat juga untuk diganti, tapi tetap kami usahakan agar yang tidak ter-cover kemarin tetap kami usulkan di kemudian hari,” ujarnya.
Ke depan, Dinas Sosial akan memperkuat kerja sama dengan pendamping PKH untuk memverifikasi setiap proposal rumah tidak layak huni yang masuk.
“Proposal yang masuk di Dinas Sosial akan kami kerjasamakan dengan pendamping PKH untuk asesmen turun ke lapangan. Harapan kita semakin banyak masyarakat yang terbantu,” kata Korri.
Korri juga menyampaikan testimoni dari 4 orang tua siswa Sekolah Rakyat penerima bedah rumah. Mereka bersyukur anaknya berubah setelah masuk Sekolah Rakyat berasrama di Pasir II Loka Bina Karya (LBK) dan di Tanah Hitam.
“Mereka sampaikan anaknya yang tadinya nakal dan main-main, setelah di Sekolah Rakyat berprestasi. Perilakunya berubah, kesehatannya bagus, tutur katanya lebih baik, lebih disiplin, dan saat libur bisa membantu orang tua. Mereka sampaikan terima kasih untuk Presiden, Kemensos, Dinsos, dan pendamping,” katanya.
Ia menyebut, total siswa Sekolah Rakyat asal Kabupaten Jayapura saat ini berjumlah 31 anak, terdiri dari jenjang SD, SMP, dan 1 orang SMA.
(Yan Mofu)
