Berita Papua, Sentani — Ketua Dewan Adak Suku Sentani (DASS), Origenes Kawai, menegaskan bahwa menjadi seorang pemimpin tidak boleh anti-kritik terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakatnya sendiri.
Kawai juga menyatakan keprihatinannya terhadap tindakan yang diambil untuk menyikapi kritikan tersebut dengan membuat laporan kepada pihak berwajib.
“Kalau tidak siap dikritik, tidak usah jadi pemimpin di daerah ini,” tegas Origenes saat menggelar konferensi pers di Sentani, Senin (26/10/2026).
Menurutnya, dinamika dan perkembangan di ruang publik terkait dengan video yang beredar di media sosial oleh salah satu warga masyarakat di Kabupaten Jayapura adalah hal yang wajar-wajar saja, karena semua orang memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya di depan publik.
Kata-kata atau kalimat yang dilontarkan di dalam video itu, kata Origenes, sama sekali tidak mengandung unsur pencemaran nama baik. Sebaliknya, apa yang disampaikan sebagai kritikan itulah yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari program pembangunan.
Bagaimana mungkin Bupati Jayapura melakukan kesepakatan bersama pihak investor di luar Papua yang akan datang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di atas lahan masyarakat adat tanpa sepengetahuan dan persetujuan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat?
“Niat Pak Bupati sangat baik, tetapi harus berkoordinasi dan melibatkan pihak masyarakat adat,” ujarnya.
Slogan “Papua Bukan Tanah Kosong”, kata Kawai, secara umum sudah kita ketahui bersama. Ada banyak persoalan yang terjadi di depan mata kita yang diakibatkan oleh Pemerintah Pusat hingga ke daerah.
Masyarakat adat di Papua Selatan, hak ulayatnya jutaan hektar dibabat dan dibakar hingga saat ini. Hal yang sama juga terjadi di Biak, Serui, Nabire, hingga daerah lain di Papua Barat, dan secara khusus di Kabupaten Jayapura juga mengalami hal yang sama.
Sudah ada banyak kejadian dan persoalan yang terjadi di depan mata kita, sehingga Pemerintah Daerah sebagai wakil masyarakat tetapi juga sebagai pimpinan daerah harus bisa menerima kritikan dan masukan dari warganya sendiri. Karena kritikan dan masukan yang disampaikan itu ibarat vitamin bagi tubuh kita agar tetap bekerja sambil mempertimbangkan segala hal yang nantinya berdampak di kemudian hari.
Origenes Kawai juga berharap pihak keamanan yang telah menerima aduan atau laporan polisi terkait video yang beredar di media sosial agar tidak diteruskan, dan kepada pihak yang melaporkan hal ini bisa mencabut laporannya kembali.
“Tidak ada unsur pencemaran nama baik yang disampaikan dalam video tersebut,” ujar Ketua DASS.
Untuk diketahui bahwa video yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu oleh Fraulin Sokoi, salah satu masyarakat di Kabupaten Jayapura melalui akun TikTok dan Facebook, terkait upaya Pemerintah Kabupaten Jayapura yang melakukan kerja sama dengan PT Palma Pertiwi Makmur di bidang ketahanan pangan dan energi. Dalam video berdurasi 33 detik tersebut, Fraulin Sokoi meminta agar Bupati Jayapura segera menerbitkan SK Hutan Adat sebelum pihak ketiga melaksanakan kegiatan di atas lahan milik masyarakat adat. (*)
(Engel Wally)
