Berita Papua, Sentani — Pemerintah Kabupaten Jayapura menegaskan kerja sama dengan PT Palma Pertiwi Makmur bukan untuk menjual tanah adat, melainkan untuk mendorong pembangunan di tengah efisiensi anggaran.
Penegasan itu disampaikan Bupati Jayapura, Yunus Wonda, dalam pertemuan lanjutan dengan PT Palma di Jayapura, Rabu (21/10/2026), setelah pertemuan awal dilakukan di Jakarta.
Yunus menjelaskan, PT Palma telah menyerahkan dokumen evaluasi untuk dilengkapi oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait. Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, kedua pihak akan melanjutkan ke penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU).
“Setelah semua dokumen clear, kita kembalikan lagi ke PT Palma, dan di situ kita akan lakukan MoU kerja sama,” ujar Yunus.
Bupati menanggapi narasi yang beredar di media sosial yang menyebut tanah masyarakat adat akan dijual. Ia meminta semua pihak berhati-hati dan tidak membangun narasi yang mengadu domba pemerintah dan masyarakat.
“Masyarakat Kabupaten Jayapura tahu, saya dan Pak Wakil Bupati paling tegas melarang jual beli tanah di Kabupaten Jayapura. Bagaimana mungkin kami akan menjual tanah hak masyarakat? Kami bukan tipe seperti itu,” tegasnya.
Di tengah efisiensi anggaran, kata dia, pemerintah daerah dituntut kreatif dan inovatif mencari sumber pembangunan. Kepala daerah tidak bisa hanya menunggu, tetapi harus proaktif menjemput program dari pusat.
“Efisiensi ini memberikan ruang bagi kami untuk berpikir kreatif dan inovatif bagaimana mencari jalan agar daerah ini tetap stabil,” katanya.
Yunus menegaskan, kehadiran PT Palma adalah bagian dari program pemerintah pusat untuk pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di Kabupaten Jayapura.
“PT Palma hadir bukan untuk mengambil hak ulayat. Ini bagian dari program pemerintah pusat. Jadi keliru kalau ada yang bilang tanah adat akan ditarik. Pertandingan politik sudah selesai, mari kita bangun daerah ini bersama-sama,” ujarnya.
Terkait ruang lingkup, kerja sama mencakup infrastruktur, pertanian, peternakan, perkebunan, kesehatan, dan pendidikan yang sejalan dengan Nawacita Presiden.
“Lebih menitikberatkan pada konektivitas. Ketika ada ruas jalan yang tidak bisa dibiayai APBD kabupaten, APBD provinsi maupun APBN, maka mereka bisa masuk, termasuk jalan produksi pertanian,” jelasnya.
Uji coba program akan dilaksanakan di 10 kampung sebagai percontohan. Pelaksana di lapangan akan lebih banyak melibatkan koperasi dan BUMKam, sementara pemerintah daerah bersifat mendukung.
“Yang akan terlibat langsung adalah koperasi, BUMKam dan seterusnya. Kami hanya support,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Palma Pertiwi Makmur, Mardianto, menegaskan kerja sama ini merupakan tanggung jawab bersama sebagai anak bangsa untuk menyukseskan program kedaulatan pangan dan energi dengan sistem ekonomi Pancasila.
“Bagi pihak perusahaan, ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai putra bangsa. Kami dari sektor usaha ingin melaksanakan program Bapak Presiden membangun kedaulatan pangan dan energi,” ujarnya.
Menurutnya, semua komponen dari desa harus berperan. Pemerintah dan swasta memiliki kelebihan dan kekurangan yang jika disadari bersama, persoalan dapat diselesaikan lebih cepat.
“Jadi kita tidak pernah berpikir Palma menang, tidak. Tapi saat kita bersama-sama melaksanakan program itu selesai, Indonesia yang menang,” tegasnya.
Untuk proses administrasi, pihaknya masih mengikuti seluruh persyaratan dan regulasi dari Bappenas. Namun program yang siap dirilis dalam waktu dekat adalah Program Energi Desa berupa pembangunan SPBT (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Terbatas).
“Energi itu dibutuhkan. Itu yang kita dahulukan dan sudah sepakat dengan pemerintah kabupaten. Leading sektornya adalah Kementerian Desa bekerja sama dengan Pertamina,” jelasnya.
Pembangunan SPBT menjadi prioritas agar ketika alat pertanian masuk, kebutuhan BBM sudah tersedia di desa.
“Jadi pangan itu kalau alat pertanian masuk, beli bensinnya di mana, beli solarnya di mana. Nah itu kita siapin,” katanya.
Untuk tahap awal disepakati 10 titik SPBT di 10 kampung percontohan di Jayapura. Secara nasional, program direncanakan 100 titik per provinsi.
“Kita sudah sepakat dengan Pak Bupati 10 desa dulu. Per titik secara nasional sekitar Rp1,8 miliar, di Papua sekitar Rp2,3 miliar karena faktor transportasi. Kita harus berusaha bahwa kedaulatan energi itu ada di desa,” tutup Mardianto.
(Yan Mofu)
