Berita Papua, Jayapura — Ketua Fraksi Demokrat DPR Papua Pegunungan, Tarius Mul, S.Sos, meluruskan pernyataan salah satu anggota fraksinya yang beredar di media sosial. Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan pendapat pribadi dan bukan sikap resmi Fraksi Demokrat.
Pernyataan itu disampaikan Tarius Mul kepada Beritapapua.co di Jayapura, Selasa (28/7/2026)
“Apa yang disampaikan oleh, Anggota Dewan, Komisi IV Ibu Fransina Daby, adalah secara pribadi. Kami Fraksi tidak pernah ada rapat untuk menyikapi hal tersebut dan belum ada poin-poin yang diputuskan untuk disampaikan ke pemerintah,” ujar Tarius.
Ia menjelaskan, Partai Demokrat saat ini masih merupakan partai pengusung utama pemerintahan Papua Pegunungan dan menempati posisi Wakil Gubernur.
“Demokrat bukan mantan wakil gubernur, bukan calon. Tapi kami ada di wakil gubernur yang resmi. Jadi kami tetap ada di sisi pemerintah,” tegasnya.
Tarius juga menekankan bahwa setiap anggota DPR memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat. Namun ia meminta agar hal itu tidak mengatasnamakan fraksi.
“Semua Dewan punya dasar hukum menyampaikan pendapatnya masing-masing. Jadi itu tidak perlu membawa nama Fraksi Demokrat. Karena kami masih menjadi bagian dari pemerintah,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta masyarakat dan pihak-pihak yang tidak puas dengan kebijakan pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Jones untuk menyampaikan data dan bukti yang valid.
“Kalau memang ada lihat masalah, seperti dugaan penyalahgunaan anggaran Papua Pegunungan untuk pembangunan, bawalah data ke pihak-pihak terkait. Kalau ada salah, ya ada data, bawalah ke meja KPK,” ucap Tarius.
Sebagai partai pengusung utama, Fraksi Demokrat kata dia, berkomitmen untuk menjaga visi dan misi pemerintahan serta tidak akan menghambat jalannya roda pemerintahan.
“Kami Fraksi Demokrat tidak kemana-mana. Selama lima tahun ini kami tetap akan menjaga visi misi saat kami mengusung Bapak Jones. Kami mendukung penuh pemerintahan yang berjalan,” ujarnya.
Tarius juga mengimbau masyarakat Papua Pegunungan agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dapat menghambat pembangunan di Daerah Otonomi Baru tersebut.
Apalagi di situasi efisiensi yang terjadi di seluruh dampak penghematan sangat terasa oleh 6 provinsi di seluruh tanah Papua dan semua kebijakan di atur oleh pemerintah pusat
“Kita daerah baru. Mari kita sama-sama menjaga dan meletakkan fondasi pertama pembangunan. Eksekutif, legislatif, MRP, dan masyarakat harus berkolaborasi untuk melayani rakyat,” pungkasnya.
(Yan Mofu)
