Berita Papua Jayapura — Ketua DPW Brikade 98 Provinsi Papua, Yulianus Dwaa menilai di usia 81 tahun kemerdekaan, rakyat Indonesia masih bergulat dengan persoalan ekonomi dan kebijakan negara yang semakin memberatkan.
“Harga-harga kebutuhan pokok terus melambung, angka pengangguran meningkat, dan orang tua semakin kesulitan memenuhi biaya pendidikan anak, mulai dari sekolah hingga kuliah. Peluang usaha menyempit dan perputaran uang di daerah pun tidak menentu,” kata Yulianus kepada Berita Papua di Jayapura, Senin 17/8/2026.
Efisiensi Anggaran Dampakkan Pelayanan Publik, Yulianus menyebut kebijakan negara yang seharusnya meringankan beban rakyat justru berdampak sebaliknya. Program efisiensi anggaran pemerintah pusat berimbas pada daerah yang tidak mampu memenuhi belanja Aparatur Sipil Negara.
“Akibatnya, pelayanan publik mandek. Ketika pelayanan berhenti, perputaran ekonomi di daerah juga ikut berhenti,” ujarnya.
PSN Picu Konflik, Tanah Adat Terancam, Ia juga menyoroti kebijakan Proyek Strategis Nasional atau PSN yang dinilai memicu konflik baru di tengah masyarakat. Banyak tanah adat yang diklaim, hak-hak ulayat diabaikan, bahkan aparat TNI/Polri disebut dijadikan alat menghadapi rakyat.
“Tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, pembangunan dipaksakan jalan,” tegasnya.
Pajak Rakyat, Subur Korupsi, Di sisi lain, Yulianus menyoroti pajak rakyat yang terus dipungut. Namun menurutnya, uang pajak itu justru menjadi lahan subur korupsi berjamaah triliunan rupiah oleh segelintir elit di Jakarta.
“Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Indonesia juga digadaikan kepada asing tanpa rasa bersalah oleh para elit yang seharusnya menjadi pelindung rakyat,” katanya.
Ia menambahkan, ketika rakyat menyuarakan kebenaran dan keadilan, suara itu justru dibungkam dengan berbagai alasan hukum dan intimidasi.
(Yan Mofu)
