Berita Papua, Sentani — Tokoh adat Kabupaten Jayapura, Ramses Wally, menilai peristiwa keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre bukan peristiwa ringan.
Ia menyebut negara harus bertanggung jawab dan mendesak DPRK segera menindaklanjuti.
“Ini peristiwa yang cukup memprihatinkan dan negara harus bertanggung jawab. Saya bisa katakan bahwa peristiwa ini juga peristiwa pembunuhan,” ujarnya, Rabu (5/8/2026).
Ia menyoroti dugaan makanan beracun yang dikonsumsi anak sekolah hingga ibu menyusui dan balita.
“Ini cara seperti sedang menuju MPP, mati pelan-pelan, dengan cara makanan yang beracun begini. Jadi saya rasa peristiwa ini juga melanggar hak asasi manusia,” tegasnya.
Ramses meminta Pansus MBG DPRK Kabupaten Jayapura yang telah dibentuk segera bekerja cepat dan turun langsung ke lapangan untuk meninjau dapur-dapur MBG.
“Apapun hasil dari peristiwa ini, laporkan langsung kepada pemerintah pusat, kepada Presiden. MBG untuk Papua ini saya rasa harus ditindaklanjuti, harus dievaluasi kembali,” katanya.
Menurutnya, jika program MBG tetap berjalan, maka mekanismenya harus diubah total. Ia menolak model dapur umum yang dikelola yayasan.
“Jangan makanan dari dapur-dapur umum. Dana itu harus dilimpahkan langsung ke sekolah-sekolah. Dapurnya dikelola oleh sekolah langsung,” usulkan.
Ia beralasan jika sekolah yang mengelola, maka manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat dan siswa.
“Uang disalurkan ke sekolah. Sekolah bisa belanja makanan lokal seperti telur ayam kampung, ikan segar, daging. Orang tua yang jual makanan khas lokal juga dapat pendapatan. Anak-anak dapat makanan segar dan bergizi,” jelasnya.
Ia menyoroti lemahnya pengawasan pada dapur umum. “Apakah bahan belanjaan itu segar atau tidak? Ini sudah 3 hari atau 1 minggu baru diolah jadi makanan. Pastilah keracunan,” ujarnya.
Ia mencontohkan kasus di Distrik Depapre yang korbannya sampai ke balita dan ibu menyusui. “Susu yang ditransfer ke bayi juga kena racun. Ini sangat mencurigakan dan melanggar HAM. Bagaimana kalau terjadi di daerah jauh dari rumah sakit? Siapa yang tanggung jawab?” tanyanya.
Ramses juga menyoroti penyaluran anggaran MBG yang dinilai tidak efektif. “Kalau melalui dapur dan yayasan, dananya terkikis. Hanya 60% di yayasan untuk bayar honor. 40% saja yang jatuh ke masyarakat. Kasihan,” katanya.
Karena itu ia mendesak Pansus segera mengambil langkah tegas. “Saya harap kepada DPRK Kabupaten Jayapura, khusus Pansus MBG. Jangan lagi bagaikan anjing herder di Pos 7, menggonggong saja. Dengan adanya bukti di Depapre, ambil langkah sekarang. Menggonggong langsung menggigit. Stop menggonggong saja. Sekarang gonggong dan gigit. Saatnya tiba,” pungkasnya.
Ia menutup dengan mengusulkan agar dana MBG langsung dialihkan ke sekolah. “Kalau sekolah yang kelola, saya rasa anak-anak tidak perlu melalui dapur umum. Sekolah yang tahu dan bisa mengelola secara baik,” tutupnya.
(Yan Mofu)
