Berita Papua, Jayapura — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Papua dan Daerah Otonom Baru (DOB) memperkuat sinergi pengendalian inflasi pangan.
Langkah ini sejalan dengan inovasi “Tallukarsa Pangan Sulampua” yang diusung dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/10/2026).
Gejolak harga pangan dinilai langsung dirasakan masyarakat dan memengaruhi daya beli, terutama kelompok berpendapatan rendah. Karena itu, inflasi kelompok pangan bergejolak dijaga dalam kisaran sasaran 3,0%–5,0%, sebagaimana disepakati dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pada 29 Januari.
GPIPS Sulampua 2026 digelar BI bersama pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, dan mitra strategis dalam TPIP/TPID. Temanya “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”.
Acara dibuka Deputi Gubernur BI Thomas A.M. Djiwandono, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Kepala daerah se-Sulampua turut hadir.
Tallukarsa Pangan Sulampua berarti “tiga daya upaya”, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata, yang direplikasi dari kisah sukses daerah. “Ke depan, peningkatan produksi hingga efisiensi rantai pasok, agar direplikasi ke daerah lain sehingga inflasi terkendali dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Thomas.
Wamenko Perekonomian menyebut fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, tecermin dari pertumbuhan ekonomi 5,45% pada semester I-2026 dan inflasi nasional 3,28%, sesuai sasaran 2,5±1%. Menteri Pertanian menyampaikan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 131,11, tertinggi dalam 34 tahun terakhir, dengan cadangan beras nasional per 23 Oktober 2026 sekitar 4,5 juta ton.
Karakteristik Papua dan DOB, dengan sentra produksi dan wilayah konsumsi yang tersebar dari pesisir, kepulauan, hingga pegunungan, menjadikan konektivitas dan rantai pasok kunci stabilitas harga pangan. KPw BI Provinsi Papua menerapkan tiga pilar tersebut sebagai berikut:
• Karsa Daya (produksi): penyaluran sarana prasarana pertanian untuk cabai, bawang merah, dan beras; pendampingan hilirisasi olahan ikan dan cabai; business matching kelompok tani dan UMKM dengan ritel modern; serta pelatihan petani, termasuk petani asli Papua, bekerja sama dengan IPB Bogor.
• Karsa Sambung (distribusi): Kerja Sama Antar Daerah (KAD) Kabupaten Keerom–Kota Jayapura dan Kabupaten Enrekang–Kota Jayapura, serta penjajakan KAD Kota Jayapura–Kabupaten Merauke. Ada pula Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari sentra produksi dan Gerakan Pangan Murah bersama pemerintah daerah, Perum Bulog (beras SPHP), TNI-Polri, Baznas, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), dan rumah ibadah melalui Gerobak Sentani dan Gerbang Kasih.
• Karsa Tata (tata kelola): rapat koordinasi, FGD, dan High Level Meeting TPID; penguatan neraca pangan bersama Pemprov Papua dan tiga DOB; sinergi dengan BPS dan BMKG untuk mengantisipasi risiko iklim; serta edukasi belanja bijak bagi masyarakat, pelajar, dan mahasiswa.
Upaya ini membuat TPID Provinsi Papua dan TPID Kota Jayapura mendapat apresiasi sebagai TPID Berkinerja Terbaik dalam pengendalian inflasi di Nusampua tahun 2026.
Rapat Koordinasi TPIP/TPID se-Sulampua merumuskan “Panca Reso Sipatokkong Pangan Sulampua”, yaitu:
1. Penguatan hulu produksi yang adaptif iklim
2. Hilirisasi untuk nilai tambah dan umur simpan
3. Perluasan akses pembiayaan petani-nelayan
4. Penguatan data stok dan operasi pasar berbasis Early Warning System dan Neraca Pangan
5. Penguatan konektivitas antarpulau
Komitmen itu menjadi pijakan TPID se-Papua untuk memperluas KAD dan FDP serta menjaga ketersediaan pasokan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.
KPw BI Provinsi Papua menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Papua, pemerintah daerah di wilayah DOB, Perum Bulog, serta seluruh anggota TPID dan mitra strategis.
Dengan semangat “Sinergi Merah Putih”, mereka berkomitmen menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan melindungi daya beli masyarakat demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
(Renaldo Tulak)
