Berita Papua, Jakarta — Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 Tahun 2026 resmi dibuka di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Rabu (14/10/2026). Gelaran yang berlangsung 14–18 Oktober 2026 itu mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Berkelanjutan melalui Sinergi dan Transformasi Digital”.
Pembukaan dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo. Dalam kesempatan itu, Bank Indonesia menegaskan bahwa sinergi dan transformasi digital menjadi kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah nasional.
Gubernur Bank Indonesia menyatakan berbagai capaian pengembangan ekonomi syariah yang telah diraih merupakan fondasi, bukan garis akhir, sehingga perlu terus diakselerasi. Peluang tersebut dinilai besar, tercermin dari proyeksi belanja masyarakat muslim global yang mencapai USD3,56 triliun pada 2029. Di dalam negeri, rantai nilai halal tumbuh 5,5% (yoy) pada triwulan II 2026, di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia juga meluncurkan tiga program unggulan, yakni Islamic Financial Market Code of Conduct (ICoC), pembaruan indeks Zakat Core Principles (ZCP) bersama BAZNAS, serta program beasiswa internasional yang bersumber dari dana sosial syariah.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua (KPw BI Prov. Papua) turut berpartisipasi aktif dalam ISEF 2026 melalui keikutsertaan pelaku usaha syariah dan pemangku kepentingan dari Tanah Papua. Pada kategori UMKM Business-to-Consumer (B2C), Papua diwakili oleh Kopi Kasuari Papua dan Najwa Abon Tuna, sedangkan pada kategori Halal Mart diwakili oleh Ruma dan Basyira Kukis.
Produk-produk tersebut menampilkan potensi komoditas unggulan Tanah Papua, mulai dari kopi hingga hasil perikanan, yang diolah menjadi produk halal bernilai tambah dan siap bersaing di pasar yang lebih luas.
Tidak hanya pelaku usaha, KPw BI Prov. Papua bersama perwakilan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) DPW Papua dan Papua Selatan hadir dalam Forum Silaturahim Pesantren dan Forum Bisnis Pesantren. KPw BI Prov. Papua juga bersama perwakilan Bappeda/Bapperida Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan mengikuti Forum Sinergi Pusat dan Daerah untuk Pengembangan Ekonomi Syariah. Keterlibatan empat provinsi di wilayah kerja KPw BI Prov. Papua itu disebut sebagai wujud komitmen bersama untuk memperkuat keselarasan kebijakan pengembangan ekonomi syariah antara pusat dan daerah hingga ke Daerah Otonom Baru (DOB).
Dari sisi hulu, penguatan ekosistem halal dilakukan pada rantai pasok produk hewani. Sejak 2024, sebanyak 50 Juru Sembelih Halal (JULEHA) di Papua telah tersertifikasi melalui fasilitasi Bank Indonesia, yakni 2 orang pada 2024, 22 orang pada 2025, dan 26 orang pada 2026. Selain itu, dua Rumah Potong Hewan (RPH) dan dua Rumah Potong Unggas (RPU) telah tersertifikasi halal, sementara dua rumah potong lainnya tengah dalam proses sertifikasi.
Di sisi literasi, sepanjang 2026 KPw BI Prov. Papua telah menyelenggarakan enam kegiatan literasi ekonomi syariah yang menjangkau pondok pesantren, UMKM, guru, influencer, pegiat kopi, tokoh agama, pemuda gereja, pelajar, hingga masyarakat umum. Kegiatan tersebut meliputi Talkshow Literasi Eksyar SHAFAR (20/2), Training of Trainers (ToT) Duta CBP (24/4), Talkshow Ekonomi Syariah bersama Pdt. Steve Marcel dan Habib Jafar pada Festival Cenderawasih 2026 (12/5), Tiba-Tiba Cupping Road to FESKOP (11/7), serta BI Mengajar di MA DDI Entrop (17/7) dan SMA Hikmah Yapis (21/7).
Sebagai langkah tambahan, literasi dikemas melalui gamifikasi Kahoot dan talkshow keberagaman bersama pemuka agama lintas iman, disertai fasilitasi dan pendampingan UMKM IKRA baru. Langkah itu disebut menegaskan bahwa ekonomi syariah bersifat inklusif bagi seluruh masyarakat Papua.
Upaya penguatan ekonomi dan keuangan syariah yang dilakukan KPw BI Prov. Papua bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan menunjukkan hasil positif. Dari sisi penguatan industri halal, sebanyak 100 produk pelaku usaha syariah telah tersertifikasi halal. Sementara itu, indeks literasi ekonomi syariah dan ZISWAF masyarakat Papua meningkat dari 4,8 menjadi 5,2 pada skala 1–6.
Capaian tersebut didukung oleh pengembangan UMKM dan pondok pesantren dalam ekosistem halal value chain, penyediaan database ekosistem halal Papua, terbentuknya tiga usaha pangan halal unggulan pondok pesantren, serta penguatan literasi dan asistensi halal. Upaya itu dinilai berdampak pada meningkatnya akses pelaku usaha terhadap pembiayaan, pasar halal, dan ekosistem ekonomi syariah di Papua.
KPw BI Prov. Papua menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, HEBITREN, pondok pesantren, pelaku UMKM, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi.
Dengan semangat “Sinergi Merah Putih”, KPw BI Prov. Papua menyatakan akan terus memperkuat ekosistem halal, memperluas akses pasar dan pembiayaan syariah, serta meningkatkan literasi ekonomi syariah hingga ke penjuru Tanah Papua demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
(Renaldo Tulak)
