Berita Papua, Sentani — Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, drg. Juliana Napitupulu mencatat jumlah pemeriksaan malaria di Kota Jayapura telah mencapai 430.000 orang.
Hal tersebut diungkapkan drg. Juliana di sela-sela Pelatihan Kader Juru Malaria Desa (JMD) Kota Jayapura Tahun 2026 yang difasilitasi PERDHAKI melalui Program Malaria GF-ATMR Regio Papua.
Menjawab pertanyaan terkait jumlah kader, Juliana menjelaskan kader yang dilatih PERDHAKI merupakan kader untuk Kota Jayapura.
“Yang dilatih oleh PERDHAKI kan merupakan kader untuk kota ya. Jadi kami kemarin ini 184 ditambah dengan 30. Berarti totalnya 214 kader,” ujarnya.
Selain mendapatkan pelatihan, kader juga difasilitasi transport dari kampung.
Ia menekankan, keberlangsungan kader di lapangan sangat membutuhkan komitmen sejak awal.
“Kader ini harus dibuat satu komitmen. Karena pasti ada titik jenuh mereka dan merasa tidak sesuai dengan jerih lelahnya, capeknya. Jadi harus diminta komitmen di awal,” tegasnya.
Menurutnya, saat awal penjaringan semua kader terlihat antusias, namun ketika sudah turun ke lapangan mulai timbul kebosanan.
Sebanyak 30 calon kader JMD tingkat Kota Jayapura resmi mengikuti pelatihan selama 5 hari. Kegiatan dibuka dengan dihadiri perwakilan PR PERDHAKI, SSR YDH P J1 dan SSR YDH P J2, serta Kepala Seksi P2M dan Kesling Dinas Kesehatan.
Dalam sambutannya, Juliana menyampaikan apresiasi kepada PERDHAKI yang telah memfasilitasi upaya mewujudkan eliminasi malaria.
“Selamat bagi ibu-ibu yang telah terpilih untuk menjadi kader. Kita bersyukur diberikan kesehatan dan kekuatan untuk ada di tempat ini selama 5 hari,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, Kota Jayapura merupakan salah satu kabupaten/kota dengan angka malaria cukup tinggi. Hal ini disebabkan mobilitas penduduk yang tinggi serta letak geografis yang berbatasan langsung dengan daerah endemis tinggi seperti Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom.
“Bapak Ibu, program pemerintah kita harus eliminasi di 2030. Sekarang sudah 2026, sisa tinggal 4 tahun lagi. Apakah Kota Jayapura bisa menuju eliminasi? Tentu ada di tangan Bapak-Ibu kader yang akan dilatih,” tegasnya.
Ia menjelaskan tiga kriteria eliminasi malaria. Pertama, dalam satu wilayah tertentu selama 3 tahun berturut-turut tidak ada kasus malaria indigenous, contohnya Skouw Mabo. Kedua, Annual Parasite Incidence (API) harus di bawah 1 per 1.000 penduduk, sementara Kota Jayapura masih jauh di atas. Ketiga, positive rate harus kurang dari 5 persen.
Jika dulu masyarakat baru datang ke Puskesmas ketika sudah bergejala demam, kini dengan program Temukan, Obati, dan Kendalikan (TOK), sasarannya adalah semua penduduk Kota Jayapura, baik yang bergejala maupun tidak.
Sementara itu, Ketua SR (Sub Recipient) 1 PERDHAKI Wilayah Keuskupan Jayapura, Erhardus Desa, MA menegaskan Kota Jayapura masih dalam status darurat malaria.
“Rata-rata kasar dari 100 orang 10 orang malaria, dari 50 orang 5 orang malaria. Artinya tinggi sekali dan bahaya kalau tidak segera dikendalikan. Kegiatan ini disebut pelatihan kader JMD tetapi peruntukannya untuk Kota Jayapura. Masalahnya penyakit malaria masih sangat deras di kota ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, Gereja Katolik melalui PERDHAKI terpanggil untuk peduli. Bekerja sama dengan Global Fund dan Kementerian Kesehatan RI, PERDHAKI menjadi mitra pemerintah dalam penanganan malaria.
“Meskipun ini ditangani oleh Gereja Katolik, tapi tidak tertutup bagi kami saja. Kami melibatkan teman-teman dari gereja lain. Siapa saja dari wilayah itu yang peduli dan mau terlibat, dirangkul dan dilatih,” jelasnya.
Menurutnya, peran kader JMD sangat vital karena langsung berinteraksi dengan masyarakat, melakukan kunjungan rumah ke rumah, memeriksa darah, memberi obat, mengawasi pengobatan, dan mengedukasi lingkungan bersih.
“Ini taruhannya nyawa, jadi harus dibuat dengan baik, tidak bisa sembarang,” tegasnya.
Sejak tahun 2022, PERDHAKI SR 1 telah melatih sekitar 350 kader di tingkat kampung, namun yang aktif saat ini hanya separuhnya karena pindah menjadi pegawai negeri, menikah, pindah kerja, dan faktor kesejahteraan.
“Kita tidak menyesali, kita tidak pesimis, tiap kali berjuang lagi,” ungkapnya.
Untuk pelatihan tahun 2026 ini, 30 kader yang dilatih merupakan representasi dari 12 Puskesmas dari 14 Puskesmas yang ada di Kota Jayapura, sehingga sebaran kader cukup merata.
Untuk wilayah kerja, SR 1 Keuskupan Jayapura membawahi Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom dengan 4 SSR. Sedangkan SSR kedua menangani Kabupaten Jayapura, Sarmi, dan Mamberamo Raya.
Soal dukungan pemerintah, baik Kadinkes lama maupun baru menyambut positif.
“Pemerintah merasa amat sangat terbantu. Kalau mereka mau tangani sendiri, setengah mati juga. Logistik dan dana dari PERDHAKI tersalur lewat pemerintah, semua lewat satu pintu,” pungkasnya.
Dalam arahannya ia berpesan agar komitmen 30 kader dan 4 pendamping tidak hanya selama 5 hari di hotel.
“Jangan hanya berdiri di 5 hari enak di hotel yang mewah ini, tapi juga berdiri sesudahnya waktu kamu pulang. Jangan dari 30 ini tahun depan sisanya tinggal 10. Harap 30 ini bertahan terus sampai kita menyelesaikan program malaria bersama pemerintah,” harapnya.
“Inilah kami, Gereja Katolik hadir menggandeng semua saudara yang berkehendak baik untuk bekerja sama. Ini yang membuat kita prihatin dan
peduli,” tutupnya.
(Yan Mofu)
