Papua Barat

Komisi 1 ADKASI Se-Tanah Papua Usulkan Pilkada Lewat DPRK, Tolak Pemotongan Dana Otsus

0
×

Komisi 1 ADKASI Se-Tanah Papua Usulkan Pilkada Lewat DPRK, Tolak Pemotongan Dana Otsus

Sebarkan artikel ini
Tampak Komisi 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum Rakersus ADKASI Se-Tanah Papua, Denis Sawi menyerahkan aspirasi Komisi 1. (Ist)

Berita Papua, Jayapura — Komisi 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum dalam Rapat Kerja Khusus (Rakersus) Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Se-Tanah Papua mengusulkan sejumlah rekomendasi. Usulan itu mencakup pemilihan bupati dan gubernur oleh DPRD, peluang calon bupati di luar partai politik pada 2029, perlindungan masyarakat adat, dan penolakan pemotongan dana transfer ke daerah.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi 1 Rakersus ADKASI Se-Tanah Papua, yang juga Wakil Ketua III DPRK Kaimana, Dennis Yusuf Sawi di Jayapura, Senin (16/11/2026).

Dennis menyebut sejumlah peserta di Komisi 1 mengusulkan agar bupati, bahkan gubernur, dipilih oleh lembaga legislatif daerah. Alasannya, pemilihan langsung dinilai berdampak pada keterbelahan masyarakat.

“Kita melihat bahwa ada kontradiksi atau perpecahan yang terjadi di masyarakat antara pemilih yang satu dengan pemilih tertentu,” kata Dennis.

Ia memberi contoh, saat calon yang didukung kalah, masyarakat di tingkat bawah menjadi terkotak-kotak oleh kepentingan politik masing-masing calon.

“Kita mengharapkan bahwa pemilihan bupati, gubernur, yang paling terutama bupati, dipilih dari DPRD atau DPRK itu sendiri,” ujarnya.

Tampak Rakersus ADKASI Se-Tanah Papua sedang berlangsung. (Ist)

Dennis juga menyampaikan usulan regulasi yang lahir dari DPRK untuk pemilihan bupati. Usulan itu datang dari kelompok pengangkatan atau kelompok khusus, yang ingin mengusulkan calon di luar jalur partai politik.

“Kita besok di 2029 bisa mengusulkan bupati selain partai politik. Kita juga bisa mengusulkan,” ujarnya.

Komisi 1 turut mengusulkan regulasi perlindungan masyarakat adat. Menurut Dennis, banyak perusahaan, baik dari pusat maupun daerah, dinilai melampaui aturan yang ada, termasuk aturan adat.

“Banyak perusahaan, baik dari pusat maupun dari daerah, kadang melewati aturan-aturan yang ada atau aturan yang dibuat masyarakat adat. Hari ini banyak hutan yang terbakar dan banyak hal yang terjadi,” kata Dennis.

Dennis mengatakan peserta dari DPRK di wilayah Pegunungan dan Papua Tengah meminta pemerintah tidak menambah aparat militer di situasi dan wilayah tertentu. Menurut mereka, hal itu agar warga dapat beraktivitas dengan aman.

“Mereka menyampaikan kalau bisa jangan memperbanyak aparat militer di wilayah-wilayah tertentu, sehingga mereka bisa ke kebun, ke ladang, dan aktivitas lain dengan aman,” ujarnya.

Isu terakhir adalah pemotongan dana transfer ke daerah (TKD), termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana otonomi khusus (otsus). Dennis meminta pemerintah pusat tidak memotong dana untuk enam provinsi di Papua.

“Jangan enam provinsi di Papua ini dipotong, apalagi otsus. Bila perlu ditambahkan, bukan dipotong,” katanya.

Ia menegaskan Papua masih banyak membutuhkan pembangunan. “Kita ini daerah otonomi khusus, jadi harapan kita ada pembangunan lain seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat adat yang perlu dilihat,” ujarnya.

Dennis mengatakan isu-isu ini akan dibawa ke kementerian terkait. Ia menyebut Ketua ADKASI hadir dalam rakersus dan menyatakan siap mengawal perwakilan enam provinsi di kementerian masing-masing.

“Beliau menyatakan siap mengawal perwakilan dari masing-masing enam provinsi di kementerian terkait untuk mengawal setiap aspirasi yang sudah kita bahas bersama,” pungkasnya.

(Renaldo Tulak)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *