Berita Papua, Yalimo — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yalimo resmi menandatangani perjanjian kredit senilai Rp250 miliar dengan Bank Papua sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan pemulihan daerah pasca gelombang konflik yang melumpuhkan sejumlah aset pemerintahan sejak 2021.
Penandatanganan berlangsung di Kantor Pusat Bank Papua Lantai 4, Kota Jayapura, dan dipimpin langsung oleh Bupati Yalimo, Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., M.M., didampingi Wakil Bupati Yan Kiraklak, S.Pd., serta Ketua DPRD Elia Yare. Turut hadir Sekretaris Daerah Titimus Wandik, Kepala Badan Keuangan Moses Kepno, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Yalimo.
Dari pihak Bank Papua, kesepakatan ini disaksikan oleh Direktur Utama Yuliana D. Yembise, Direktur Keuangan Pujianto, Direktur Kepatuhan Betty J. Parinussa, serta jajaran divisi terkait.
Bupati Nahor Nekwek menjelaskan bahwa keputusan melakukan pinjaman daerah ini merupakan buah komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk membangun kembali Kabupaten Yalimo. Langkah ini diambil karena daerah tersebut mengalami gangguan keamanan secara berulang sejak Pilkada Serentak 2020, yang memuncak pada periode 2021 hingga 2025.
“Sebanyak 29 kantor pemerintahan beserta berbagai fasilitas pendukung dan rumah jabatan rusak atau terbakar habis akibat konflik. Hal ini tentu menghambat pelayanan publik. Dengan keterbatasan APBD, kami mengambil langkah terobosan melalui pembiayaan kredit. Ini adalah pinjaman pertama yang kami lakukan,” ujar Bupati Nahor Nekwek.
Dana kredit senilai Rp250 miliar tersebut akan diprioritaskan untuk tiga program utama:
1. Pembangunan kembali kantor-kantor pemerintahan yang hancur akibat konflik.
2. Pembiayaan program prioritas daerah yang selama ini tertahan karena minimnya anggaran.
3. Dukungan pembangunan gereja-gereja di ibu kota Kabupaten Yalimo sebagai bagian dari pembinaan kehidupan masyarakat dan komitmen pemerintah sejak awal masa kepemimpinan.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp17 miliar dialokasikan untuk kebutuhan operasional, termasuk honorarium dan tahapan pelaksanaan kegiatan, sedangkan sisanya diperuntukkan bagi pembangunan fisik sesuai rincian yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Bupati menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan kredit telah melalui pembahasan matang bersama DPRD Yalimo dan telah disahkan dalam APBD. Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan izin resmi sebagai dasar pelaksanaan pinjaman daerah.
“Kami berkomitmen mengembalikan pinjaman ini dalam jangka waktu empat tahun sesuai sistem dan ketentuan yang berlaku di Bank Papua. Seluruh penggunaan dana akan dilakukan secara cermat, transparan, dan sesuai aturan. Pemerintah daerah bersama DPRD dan Bank Papua akan melakukan pengawasan agar anggaran tepat sasaran,” tegasnya.
Bupati Nahor Nekwek menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bank Papua atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada Pemkab Yalimo. Ia berharap dengan adanya ruang fiskal yang lebih longgar ini, percepatan pembangunan infrastruktur, pelayanan pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.
“Seluruh kebijakan ini kami lakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kami akan mempertanggungjawabkannya kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI. Mari kita bangun Yalimo bersama-sama,” pungkasnya.
Pemkab Yalimo juga terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk memperoleh dukungan pembangunan lanjutan bagi 29 kantor pemerintahan, rumah jabatan, dan rumah dinas ASN yang telah diusulkan dalam perencanaan tahun berikutnya.
(Yan Mofu)
