Berita Papua, Kenyam — Ribuan massa yang menamakan diri sebagai Tim Gerakan Solidaritas Peduli Masyarakat dan Pembangunan Kabupaten Nduga mendesak Bupati Nduga, Yoas Beon dan Ketua DPRK Nduga, Karto Nirigi untuk segera turun ke daerah dan menjalankan roda pemerintahan yang selama ini dinilai mandek.
Pernyataan sikap tersebut dibacakan oleh Koordinator Lapangan, Remes Uburuangge, dihadapan ribuan massa aksi demonstran di Kenyam, Kamis (24/7/2026).
Dalam pernyataannya, Remes menyampaikan bahwa aspirasi itu mewakili masyarakat dari 32 distrik dan 248 kampung di Kabupaten Nduga.
“Dengan tegas mendesak semua pimpinan pemerintah Kabupaten Nduga untuk segera datang dan menjalankan roda pemerintahan yang ada,” ujar Remes Ubruangge dalam video yang diterima redaksi.
Ada 5 poin utama yang disampaikan tim dalam pernyataan sikap tersebut:
Pertama, massa mendesak Ketua DPRK Nduga agar segera mendesak Bupati Nduga untuk turun ke daerah dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
Ke-2, tim menilai DPRK Nduga selama ini tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap roda pemerintahan sebagai lembaga legislatif dan wakil rakyat.
“DPRK Kabupaten Nduga hanya selongan alias gagal total dalam menjalankan fungsi dan kerjanya,” kata Remes.
Ke-3, tim menyatakan bahwa selama Bupati dan DPRK berada di luar Kabupaten Nduga, masyarakat merasa terlantar, termasuk dalam hal kebutuhan dasar hidup.
“Kami banyak masyarakat selalu terlantarkan, menderita, meninggal maupun aktivitas masyarakat, makan minum semua diabaikan tanpa perhatian dari pemerintah Kabupaten Nduga,” ujarnya.
Ke-4, tim mengancam akan menutup seluruh akses pemerintahan di Kabupaten Nduga, baik jalur udara maupun laut, apabila Bupati Nduga tidak kunjung berada di daerah setelah pernyataan pers tersebut disampaikan. Tim juga mendesak Bupati Yonas Beon segera mempercepat sejumlah agenda pelantikan, yaitu pelantikan definitif Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga, pelantikan 27 kepala dinas definitif, pelantikan anggota DPRK jalur pengangkatan khusus, serta pelantikan 32 kepala distrik definitif.
Tim turut mendesak agar pemerintah segera memerintahkan pemilihan 248 kepala kampung dan melengkapi seluruh struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menurut mereka masih kosong hingga saat ini, agar pelayanan pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai visi-misi pasangan bupati dan wakil bupati periode 2025–2030.
Ke-5, tim menilai struktur pemerintahan Kabupaten Nduga masih dalam kondisi kosong atau transisi, dengan hanya jabatan Bupati dan DPRK yang telah memiliki SK definitif.
Tim mendesak agar tim ahli bupati dan unsur DPRK tidak membiarkan Bupati bekerja sendiri, melainkan saling berkoordinasi agar penyusunan struktur pemerintahan berjalan lebih cepat dan visi-misi kepala daerah dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Bupati Nduga Yonas Beon maupun Ketua DPRK Kabupaten Nduga, Karto Nirigi terkait tuntutan massa tersebut.
(Redaksi)
