Berita Papua, Jakarta — Pemerintah Provinsi Papua meminta pemerintah pusat untuk memprioritaskan putra-putri asli Papua sebagai tenaga pendidik dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.
Permintaan ini disampaikan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri dalam pertemuan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang tidak hanya untuk memperluas akses pendidikan, tetapi juga menjadi solusi strategis membuka lapangan kerja bagi lulusan Papua yang telah mengantongi kompetensi memadai.
Sebab menurutnya, selama ini Pemerintah Provinsi Papua telah mengirim banyak mahasiswa menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi, termasuk ke luar negeri. Namun, sebagian lulusan tersebut masih belum memperoleh pekerjaan setelah kembali ke daerah.
“Kalau bisa mereka yang diberi kesempatan mengajar di Sekolah Rakyat agar sekaligus membantu adik-adik mereka mendapatkan pendidikan yang layak,” pinta Fakhiri.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono tersebut, Gubernur Fakhiri menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas gagasan Program Sekolah Rakyat.
Ia menilai program ini menjadi terobosan penting bagi Papua, khususnya dalam menjangkau anak-anak di wilayah pegunungan, kepulauan, hingga daerah yang hanya dapat diakses melalui jalur sungai.
Saat ini, telah beroperasi empat Sekolah Rakyat rintisan di Papua sejak 2025 yang tersebar di Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Biak Numfor. Setiap sekolah menampung sekitar 100 siswa jenjang SMA, sementara jenjang SD dan SMP masing-masing disiapkan bagi sekitar 50 peserta didik.
Pemerintah Provinsi Papua menargetkan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat dapat mulai beroperasi pada 2027.
Selain itu, Fakhiri meminta pemerintah pusat memperluas pembangunan Sekolah Rakyat ke daerah dengan tantangan geografis tinggi, seperti Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Waropen.
“Kalau dibangun di setiap kabupaten, kami yakin saudara-saudara kami yang selama ini tidak mempunyai kesempatan sekolah bisa mendapatkan akses pendidikan,” tegasnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa Program Sekolah Rakyat diawali dari kejujuran, mengingat masih terdapat jutaan anak Indonesia yang tidak sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah yang oleh Presiden Prabowo disebut sebagai the invisible people.
Ia mengajak para kepala daerah untuk mendukung dan berkolaborasi dalam penyelenggaraan program ini, dengan target satu kabupaten/kota satu Sekolah Rakyat.
Pemerintah berharap Program Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP), sekaligus mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Bumi Cenderawasih.
(Renaldo Tulak)
