Berita Papua, Sentani — Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jayapura melonjak menjadi 13 persen pada tahun 2026. Padahal, sebelumnya pemerintah daerah berhasil menekan angka tersebut hingga menyentuh level 8 persen.
Wakil Bupati Jayapura sekaligus Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jayapura, Haris Richard Yocku, menyebut kenaikan ini sebagai tantangan baru yang harus dijawab dengan kerja inovatif dari seluruh perangkat daerah.
“Kemiskinan ini menjadi perhatian kita bersama agar tidak terus terjadi,” ujar Haris usai mengikuti kegiatan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentani, Rabu (22/4/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh 22 organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengampu program penanggulangan kemiskinan. Kemendagri hadir sebagai moderator sekaligus memberikan arahan strategis.
“Hari ini saya berharap apa yang disampaikan oleh moderator bisa menjadi masukan yang baik sehingga kita bisa sejalan dengan visi-misi saya dan Pak Bupati dalam rangka menuntaskan kemiskinan,” kata Haris.
Ia menambahkan, seluruh arahan dari Kemendagri telah diteruskan kepada Sekretaris Daerah yang juga menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bappeda. “Biar bisa bersama-sama melihat apa yang menjadi prioritas untuk dikerjakan ke depan.”
Haris menjelaskan, capaian penurunan kemiskinan sebelumnya berjalan secara bertahap.
“Target demi target yang sudah kami kerjakan berangsur-angsur menurun, mulai dari 11 persen, turun ke 10 persen sampai ke 8 persen,” tuturnya.
Namun, data terbaru tahun 2026 menunjukkan tren yang berbalik.
“Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa hari ini justru angka itu naik. Dari 11 persen, hari ini naik ke 13 persen. Ini menjadi tantangan baru bagi kita supaya jangan sampai angka kemiskinan itu terus naik,” tegasnya.
Ia menilai kenaikan sebesar 2 persen tersebut tidak bisa dianggap remeh.
“Walaupun cuma naik 2 persen, tapi itu termasuk angka yang tinggi,” bebernya.
Menghadapi kondisi ini, Haris meminta terobosan nyata dari 22 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
“Saya berharap semua perangkat OPD lebih inovatif dalam menerjemahkan visi dan misi saya dan Pak Bupati, sehingga mampu menciptakan lapangan-lapangan usaha kerja yang dapat membangkitkan semangat masyarakat dan menekan angka kemiskinan,” ungkap Harus.
Selain penciptaan lapangan kerja, program sekolah gratis dan kesehatan gratis juga diminta untuk diperkuat. “Saya dan Pak Bupati sudah menegaskan, kami ini menjadi orang tua, wali bagi seluruh masyarakat yang tidak mampu, dalam hal ini miskin,” ujar Haris.
Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci utama untuk menekan angka kemiskinan ke depan.
“Mari berkolaborasi untuk menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan, membantu sehingga angka kemiskinan itu bisa kita tekan di tahun 2026 menuju 2027,” pungkas Wabup
(Yan Mofu)
